Kebijakan Alokasi 3 Juta Ton Beras Impor Memperkuat Stok Pangan Nasional

Oleh: Nana Gunawan *)
Indonesia kembali akan mengimpor beras dalam jumlah besar. Setelah 2 juta ton impor beras sudah terealisasikan, kini Indonesia bersiap untuk kembali mengimpor 3 juta ton beras hingga tahun 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo telah menyetujui alokasi impor beras sebesar 1 juta ton pada tahun 2023 dan 2 juta ton pada tahun 2024. Impor beras ini diperlukan untuk program penyaluran bantuan pangan beras yang diperpanjang hingga Juni 2024.
Berdasarkan hitungan Badan Urusan Logistik (Bulog), cadangan beras yang berada di gudang mencapai angka 1,2 juta ton pada akhir 2023. Jumlah tersebut akan ditambah ditambah dengan 400 ribu ton beras impor tahun ini yang baru tiba pada Januari 2024. Maka, total stok beras yang diproyeksikan mencapai 1,6 juta ton. Dari jumlah tersebut akan digunakan untuk bantuan beras 10 kg kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Januari hingga Maret 2024.
Selain untuk program bantuan pangan, cadangan beras Pemerintah juga akan digelontorkan untuk program operasi pasar yang jumlahnya mencapai 300 ribu ton untuk penyaluran selama periode Januari hingga Maret mendatang. Sedangkan, untuk April hingga Juni 2024, Bulog akan merencanakan kembali strategi untuk mendistribusikan beras guna kebutuhan bantuan pangan sebanyak 640 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa panen beras diperkirakan akan terjadi pada April 2024. Akan tetapi panen tersebut belum bisa dikatakan berhasil 100 persen karena sangat bergantung pada kondisi iklim pasca dampak El Nino pada tahun ini. Melihat prediksi tersebut, Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa beras tidak akan mencukupi apabila hanya bergantung pada masa panen petani lokal.
Maka dari itulah, Pemerintah berupaya keras untuk merealisasikan importasi beras hingga tahun depan agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan. Akan tetapi, jika produksi pada April mendatang besar dan harganya sesuai dengan harga pembelian Pemerintah, maka pihak Bulog akan memprioritaskan penyerapan di dalam negeri terlebih dahulu.
Hingga akhir 2023, Bulog diestimasikan mengadakan beras impor dengan jumlah total 2,9 juta ton dengan rincian 300 ribu ton merupakan limpahan dari penugasan tahun 2022, 2 juta ton penugasan pada awal 2023, dan 600 ribu ton bagian dari penugasan impor tambahan 1,5 juta ton pada akhir 2023 yang akan datang.
Pekan lalu, Indonesia telah menerima importasi beras giling pertama kali dari Kamboja sebanyak 3.500 ton yang tiba di Kota Semarang. Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet mengatakan pengiriman importasi beras tersebut akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Kamboja itu sendiri. Pihaknya juga mengatakan bahwa impor beras ini merupakan hasil dari negosiasi dalam membuka pasar Indonesia di negara Kamboja.
Arief Prasetyo Adi menuturkan bahwa terdapat total 140 kontainer yang berisi 25 ton beras/kontainernya. Adapun jumlah impor beras secara keseluruhan sudah diambil sampel pengecekan oleh Badan Karantina Indonesia untuk dipastikan aspek keamanan dan mutu pangannya.
Di sisi lain, selain melakukan importasi beras, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan target produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton pada tahun 2024. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun lalu yang hanya sebanyak 31 juta ton beras. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya berupaya dengan melakukan percepatan tanam, pemberian insentif bagi petani, hingga merealokasi anggaran agar tepat sasaran.
Pihaknya menambahkan bahwa kebutuhan beras pada tahun depan akan meningkat secara signifikan. Untuk program bantuan beras pada tahun 2024 diperkirakan sasarannya akan bertambah dari 21,35 juta KPM menjadi 22,04 juta KPM pada periode Januari hingga Juni 2024. Jumlah KPM ini berdasarkan pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam periode tersebut, Bapanas mencatat total bantuan beras yang akan digulirkan sebanyak 1,32 juta ton beras. Sementara itu, Pemerintah perlu adanya ketersediaan beras sebanyak 16,62 juta beras per-bulannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kementerian Pertanian telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 Provinsi seluas 569.374 hektar (ha). Kemudian, per-4 November 2023, realisasi luas tanam mencapai 430.235 ha. Maka, produksi gabah kering giling yang dihasilkan diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara dengan 1,5 juta ton beras. Gerakan ini dinilai dapat mengompensasi penurunan produksi padi yang diperkirakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 650 ribu ton akibat dampak kekeringan El Nino.
Pemerintah menyiapkan kontinuitas pelaksanaan bantuan pangan beras yang telah terlaksana selama ini. Bantuan pangan beras merupakan wujud kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan agar bantuan pangan beras agar dilanjutkan sampai Juni 2024. Baik Bapanas maupun Bulog tentunya akan terus melaksanakan kebijakan tersebut agar memenuhi kebutuhan secara komprehensif.
Dengan berbagai langkah yang direalisasikan oleh Pemerintah, masyarakat diharapkan untuk tidak khawatir akan kelangkaan stok. Importasi beras dari negara lain pun dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga pangan serta memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat agar tidak merasakan kekurangan pangan. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mendukung program-program Pemerintah dalam rangka menjaga stok cadangan pangan beras yang merupakan kunci utama terkendalinya laju inflasi.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Pershada Institut.