Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan deregulasi impor merupakan upaya krusial guna menanggulangi hambatan struktural dalam proses impor, terutama untuk bahan baku industri.
“Regulasi yang kompleks dan saling tumpang tindih selama ini menjadi hambatan dalam kegiatan impor. Dengan penyederhanaan ini, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis secara lebih efisien,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini diwujudkan melalui pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 jo. Permendag Nomor 8 Tahun 2024, dan digantikan oleh sembilan Permendag baru yang disusun berdasarkan klasifikasi komoditas tertentu. Kesembilan regulasi tersebut mencakup sektor-sektor strategis seperti tekstil, pertanian, bahan kimia, elektronik, barang konsumsi, hingga limbah non-B3.
Pemerintah juga merelaksasi ketentuan impor terhadap 10 jenis komoditas, termasuk produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, dan bahan kimia tertentu. Sebelumnya, komoditas ini termasuk dalam daftar larangan atau pembatasan (lartas) yang kerap memperlambat rantai pasok industri nasional.
Di tengah pelonggaran regulasi, pemerintah tetap memastikan mekanisme pengawasan berjalan optimal melalui sistem CEISA yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem ini memungkinkan pemantauan arus barang impor secara ketat dengan waktu pemrosesan maksimal 14 hari kerja.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi pelonggaran aturan, pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang dan perlindungan industri dalam negeri. Ia juga memastikan bahwa tarif bea masuk tidak mengalami perubahan, sehingga kebijakan ini tidak akan memengaruhi penerimaan negara.
Langkah ini mendapatkan sambutan positif dari kalangan pelaku usaha. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Adhi S. Lukman, menyatakan bahwa deregulasi impor akan memperpendek rantai pasok industri dan menumbuhkan kembali semangat investasi.
“Di bulan Juni kemarin sudah ada beberapa sektor industri yang mulai menggeliat. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, sehingga kita bisa lebih optimis menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini,” ujar Adhi.
Ia juga berharap pemerintah melanjutkan kebijakan pro-industri ini dengan melakukan deregulasi di bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, kepastian hukum dalam ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Dari sisi pasar modal, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menilai kebijakan deregulasi impor akan membawa angin segar bagi emiten-emiten di sektor industri. Menurutnya, pelonggaran aturan ini membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperlancar rantai pasok bahan baku dan komponen produksi yang selama ini terhambat.
“Kebijakan ini memberikan sentimen positif bagi pasar. Emiten-emiten industri berpotensi mencatatkan kinerja yang lebih baik karena tekanan biaya dan hambatan logistik dapat ditekan,” ungkap Miftahul.
Dengan langkah deregulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya menggerakkan roda industri nasional, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. (*)
