Oleh : Saby Kosay )*
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua menjadi Undang-Undang. Dengan adanya pemekaran tersebut, pembangunan Papua akan semakin cepat dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.
Pemekaran wilayah adalah permintaan rakyat Papua yang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa memang Papua butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Selain itu, jika ada DOB maka pembangunan akan dilakukan hingga ke pelosok, tidak hanya di Jayapura atau kota besar lainnya saja.
Junimart Girsang, Ketua Panitia Kerja 3 Rancangan Undang-Undang pemekaran wilayah, menyatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal.
Dalam artian, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat Papua sehingga pemekaran wilayah juga berfungsi demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Cendrawasih. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.
Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, beliau sangat sering mengunjungi Papua, dan melihat sendiri realitanya. Untuk pemerataan pembangunan di Bumi Cendrawasih maka tidak ada cara lain kecuali pemekaran wilayah.
Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.
Masih ada desa-desa di Papua dan Papua Barat yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik.
Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan provinsi baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.
Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.
Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.
Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.
Saat anak-anak bisa sekolah maka mereka juga senang karena di daerahnya sudah ada gedung sekolah yang representatif, yang dibangun berkat pemekaran wilayah. Di provinsi baru tentu wajib ada SD, SMP, dan SMA baru. Murid-murid belajar dengan rajin dan melanjutkan kuliah juga, karena memiliki dananya.
Jika banyak putra Papua yang kuliah maka setelah lulus mereka jadi sarjana dan rata-rata mengabdi ke daerah asalnya. Gaji pegawai sarjana tentu lebih tinggi dan taraf hidupnya makin naik. Ini adalah hasil dari efek domino positif dari pemekaran wilayah yang amat baik.
Oleh karena itu, masyarakat awam perlu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat pemekaran wilayah. Mereka akan paham bahwa kemajuan ekonomi terjadi dengan berproses, bukan dengan tiba-tiba. Jika ada DOB bukan berarti otomatis pemerintah bagi-bagi uang atau bantuan sosial. Namun kemakmuran akan muncul ketika infrastruktur di Papua dibangun sampai ke pelosok.
Ada banyak manfaat dari pemekaran wilayah dan salah satunya adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat akan merasakan listrik masuk desa dan berbagai fasilitas umum lainnya. Mereka dengan mudah bermobilitas dan jalan raya amat disyukuri, karena bisa mempermudah transportasi, padahal kondisi geografis Papua tidak bisa dikatakan ringan.
Pemekaran wilayah adalah solusi agar Papua mampu lebih maju lagi. Dengan adanya DOB tersebut, rakyat bisa lebih karena ada infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat bersama-sama mendukung kebijakan tersebut agar kesejahteraan Papua lekas terwujud.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
