Kebijakan Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk Kendalikan Inflasi Sudah Tepat

Pemberian bantuan beras oleh pemerintah melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu langkah yang diambil untuk mengendalikan inflasi akibat harga beras di Indonesia yang di prediksi masih mengalami kenaikan harga hingga akhir 2023.

Terjadi perlambatan produksi beras pada musim kemarau panjang efek fenomena super El Nino memberikan dampak yang mengakibatkan pasokan beras dari petani berkurang. Kekeringan lahan padi sawah akibat kemarau panjang terjadi di tujuh provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, NTT, NTB, dan Papua. Sedangkan provinsi lainnya mengalami kekeringan level rendah.

Kenaikan harga beras yang mencapai sekitar 5–6 persen dari harga normal dalam beberapa bulan terakhir membuat pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat tak mampu. Fluktuasi harga beras berdampak pada tingkat inflasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras akan dilaksanakan mulai awal september hingga 3 bulan dan memerintahkan kepada jajaran pemerintahan agar mendistribusikan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan beras dapat membantu meringankan tekanan harga beras yang berdampak pada indeks harga konsumen, meningkatkan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas stok, menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah hingga menurun secara bertahap.

Dalam program bantuan beras, pemerintah menyalurkan sekitar 210 ribu ton bantuan beras setiap bulan dengan alokasi stok per triwulan mencapai 640 ton beras dari gudang bulog. Saat ini beras SPHP dari bulog telah mulai disalurkan ke pasar di setiap daerahnnya.

Pemerintah Cimahi bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bandung untuk mengadakan operasi pasar beras murah yang dilakukan 3 kecamatan wilayah kota Cimahi pada tanggal 10 September 2023.

Untuk meninjau pendistribusian tersebut Pejabat (PJ) Wali Kota Cimahi H. Dikdik mengatakan bantuan beras membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.

Operasi beras murah dilakukan pemerintah untuk menekan angka inflasi yang berdampak pada harga beras dan merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan agar harga beras dapat kembali stabil.

Penyaluran bantuan beras wajib didistribusikan tepat sasaran dimana penerima bantuan tersebut merupakan keluarga penerima manfaat (KPM), proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan menimalisir kekeliruan di lapangan.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan data penerima bantuan pangan beras agar bener-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tetap sasaran. Khususnya distribusi ke daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan) diperlukan efektivitas pengiriman dengan mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan, guna untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan.

Adanya bantuan pangan beras yang di salurkan kemasyarakat mampu memberikan manfaat besar serta dampak positif bagi stabilitas perekonomian dan ketahanan pangan nasional serta dapat menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying.

Muhammad Rudi diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mengatakan pemerintah daerah diminta segera menyalurkan beras CPP sebanyak 21.353 ton untuk seluruh daerah dari Januari sampai Desember dan Kota Batam sudah mulai menyalurkan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahap ke-2  yang diperuntukkan bagi 32.533 Keluarga Penerima Manfaatnya (KPM). Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Batam menyebutkan bahwa tahap 2 ini, Kota Batam mendapat alokasi beras CPP sebanyak 3,25 ton 332 Kg.

Harapannya, dengan disalurkannya beras CPP Tahap ke-2 ini dapat menekan harga beras di pasaran sehingga dapat menekan angka inflasi di Kota Batam. Dalam Rakor tersebut Pemerintah Daerah juga diminta untuk mendukung pendataan UMKM

Dalam statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada 1 September 2023 lalu, tercatat pada bulan Februari 2023 tingkat inflasi beras (month to month) sebesar 2,63%. Kemudian menurun sampai 0,03% pada bulan Juli, namun kembali meningkat menjadi 1,43% di Agustus 2023. Terkait itu, andil inflasi beras (month to month) 0,08% pada Februari juga sempat turun dan membesar kembali di Agustus mencapai 0,05%.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengatakan dari 3,5 juta data KPM yang ditargetkan sudah tersalurkan lebih kurang 3,4 juta keluarga secara nasional. Meski penyaluran Bansos Sembako dan Program PKH dijalankan dengan baik, Pos Indonesia bertekad untuk bisa menjaga, bahkan meningkatkan kualitas layanan untuk menyalurkan bantuan-bantuan serupa pada masa mendatang. Bantuan pangan beras tersebut dinilai mampu meredam laju kenaikan harga beras sepanjang April sampai Juli 2023 sehingga berdampak pada terjaganya tingkat inflasi secara umum.

Sejumlah perbaikan, inovasi, dan perubahan lebih baik dilakukan secara bertahap dilakukan untuk menjaga kredibilitas sebagai penyalur bantuan, khususnya di hadapan pemerintah agar harga beras dapat turun kembali normal dan menekan inflasi.