Oleh : Nawal Asri )*
Kehadiran Presiden Jokowi di Natuna menjadi anti klimaks atas polemik dugaan pelanggaran kedaulatan Kapal China. Selain berhasil mengusir kapal-kapal China, kehadiran Presiden Jokowi menunjukkan adanya komitmen kuat Pemerintah untuk menyelesaikan masalah perairan di Natuna.
Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Natuna merupakan bukti akan adanya sinyal keseriusan pemerintah di tengah ketegangan antara RI dengan Pemerintah Tiongkok. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Dirinya meyakini, langkah Jokowi akan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi polemik dengan China yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif.
Perairan di Natuna memang sangat kaya akan ikan. Terlebih banyak ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah perairan tersebut.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman menuturkan, kemarin China juga telah lebih dulu mengirimkan 2 kapal coast guard ke perairan Natuna utara.
Sebelum itu, tiga kapal coast guard asal China juga telah lebih dulu berada di perairan Natuna Utara. Namun belum diketahui apakah dua kapal yang dikirim tersebut bertujuan untuk menggantikan 2 kapal yang sudah ada terlebih dahulu atau justru bentuk penambahan kekuatan.
Untuk mengamankan wilayah perairan di Natuna, TNI juga telah mengirimkan 4 pesawat F-16 ke wilayah perairan di Kepulauan Riau tersebut. Keempat pesawat itu dikirim untuk melakukan patroli.
Setelah kunjungan Jokowi ke Natuna, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi memastikan kapal-kapal nelayan berbendera China bersama kapal coast guard mereka sudah keluar dari Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara. Kapal-kapal China tersebut keluar setelah Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Natuna.
Sisriadi juga menyatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Natuna telah memberikan pesan tegas kepada pemerintah China di Beijing terkait dengan konflik di perairan natuna
Ia menyatakan kunjungan Jokowi disambut dengan cermat oleh pemerintah China. Sisriadi mengungkapkan bahwa pemerintah China telah memberikan instruksi kepada seluruh kapal-kapal nelayan dan kapal coast guard mereka dari wilayah perairan di Natuna Utara.
Sementara itu, TNI juga berperan dalam membantu tugas diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap Tiongkok. Salah satunya ialah personel TNI yang kerap melakukan pengusiran terhadap kapal nelayan berbendera China untuk keluar dari ZEE Indonesia di perairan Natuna.
Setelah situasi keamanan di laut sudah terjaga dengan baik. TNI akan kembali berfokus pada pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa penebalan pasukan di Laut Natuna memberikan dampak positif akan keamanan dan kedaulatan perairan Natuna. Selain itu, Pemerintah juga akan mengirimkan ratusan nelayan untuk melaut di Natuna guna menunjukkan bahwa perairan Natuna masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah meminta agar pemerintah Indonesia bertindak tegas dan mendesak agar seluruh kapan nelayan asal China meninggalkan Perairan Natuna Kepulauan Riau.
Puan pun menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk membiarkan Perairan di Natuna diklaim oleh negara lain. Dia menatakan perairan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang wajib dipertahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna berdasarkan perjanjian internasional (UNCLOS) 1982.
Lebih jauh, Puan juga meminta kepada pemerintah China untuk menghormati hukum internasional seperti yang tertuang dalam UNCLOS 1982, dimana China menjadi salah satu anggotanya.
Pada kesempatan berbeda, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Penyerahan sertifikat tersebut bertujuan agar masyarakat di Natuna mengetahui bahwa Natuna merupakan bagian dari tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertifikat tersebut diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna.
Kepulauan Natuna merupakan bagian dari Kabupaten Natuna yang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna sendiri memiliki jumlah penduduk sekira 81 ribu dan perangkat pemerintahan.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi, tentu menunjukkan bahwa Negara hadir dalam permasalahan yang ada di Natuna. Negara juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang ada di Natuna sehingga praktik illegal fishing bisa dituntaskan.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
