Program 3 Juta Rumah Dongkrak Pertumbuhan Perumahan Rakyat Sepanjang 2025
Jakarta – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat.
Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP telah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 serta agenda penyerapan tenaga kerja nasional.
Program ini dinilai mampu menggerakkan ratusan industri turunan di sektor perumahan.
“Kami yakin bahwa Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP sudah sejalan dengan Program Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja. Kami juga mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah yang merupakan pro rakyat Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maruarar.
Ia menegaskan, pembangunan perumahan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menyediakan hunian layak, aktivitas pembangunan rumah juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka jutaan lapangan pekerjaan.
Pemerintah, lanjut Maruarar, tetap berkomitmen menjalankan program rumah bersubsidi guna mengurangi backlog perumahan nasional.
Salah satu langkah konkret adalah mempertahankan suku bunga KPR FLPP agar tetap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita sudah putuskan bahwa suku bunga KPR FLPP untuk rumah subsidi tetap 5 persen. Tetap 5 persen, jadi tidak diubah. Kemudian hari Senin tanggal 29 September 2025 mendatang jam 12 siang rencananya akan dilaunching 25.000 rumah subsidi di Bogor oleh Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Peningkatan kuota FLPP menjadi 350.000-unit rumah pada 2025 diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja.
Pemerintah juga terus mendorong sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan agar pembangunan rumah memberi manfaat luas, termasuk bagi pekerja informal.
“Rumah subsidi itu bisa buat ART, ada buat ojek, ada buat pekerja informal. Kita yakin pembangunan rumah ini harus ada manfaatnya,” terang Maruarar.
Sementara itu, Direktur Commercial Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Muhammad Iqbal, mengatakan penyaluran KPP menunjukkan perkembangan positif.
Pada 2025, realisasi penyaluran KPP nasional mencapai Rp267,1 miliar kepada 117 debitur, dengan BNI menjadi salah satu penyalur terbesar.
“BNI terus memperluas akses pembiayaan KPP dengan dukungan berbagai pihak guna mendorong keberhasilan Program 3 Juta Rumah,” ujar Iqbal. **
