Kekerasan OPM Terus Ancam Masyarakat, Dukung Pemerintah dan Aparat Keamanan Tindak Tegas

Oleh: Isak Wambai

Kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus mengancam ketenangan dan keamanan masyarakat Papua. Masyarakat mendukung Pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengambil langkah tegas dalam rangka menghentikan aksi brutal kelompok tersebut, sebelum lebih banyak nyawa tak bersalah terenggut.
Warga sipil yang seharusnya hidup dalam damai kini dihantui oleh ketidakpastian, sementara kelompok bersenjata terus melancarkan teror. Mengingat situasi yang kian memanas, sudah saatnya pemerintah dan aparat keamanan bertindak lebih tegas demi menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
Masalah kekerasan di Papua bukanlah isu baru. Sudah bertahun-tahun, wilayah ini menjadi ladang konflik antara kelompok separatis dan aparat keamanan. OPM menjadi salah satu pihak yang kerap melakukan aksi-aksi kekerasan, dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Namun, di balik alasan politik ini, teror yang mereka sebarkan telah memakan banyak korban, termasuk warga sipil yang tidak berdosa.
Baru-baru ini, insiden tragis menimpa pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, yang tewas akibat serangan kelompok bersenjata di Papua. Insiden ini menjadi titik balik yang semakin menunjukkan betapa gentingnya situasi di wilayah tersebut.
Pernyataan dari Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, yang mencoba melepaskan tanggung jawab atas kejadian tersebut, hanya menunjukkan bahwa kelompok ini tidak memiliki rasa kemanusiaan dan terus menebar teror tanpa peduli siapa korbannya.

Upaya untuk menjaga keamanan di Papua telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, termasuk dengan mengirimkan pasukan TNI dan Polri untuk melakukan operasi keamanan. Salah satu contohnya adalah tindakan sweeping yang dilakukan oleh Prajurit Yonif 614/Raja Pandhita di Kampung Popome, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya.

Tindakan ini bertujuan untuk menghambat pergerakan OPM serta mencegah masuknya barang-barang yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat yang turut serta dalam upaya menjaga keamanan di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua sebenarnya ingin hidup damai dan aman, jauh dari bayang-bayang kekerasan yang terus mengintai.

Dukungan masyarakat ini seharusnya menjadi modal penting bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam menjalankan tugas mereka.
Namun, upaya-upaya ini saja belum cukup. Kekerasan terus berlanjut, dan OPM seolah tidak pernah kehabisan cara untuk mengganggu stabilitas di Papua. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada pendekatan yang lebih humanis dan dialogis untuk mengatasi akar masalah di Papua.

Di tengah situasi yang semakin memanas, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi krusial dalam mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan, dengan tegas mendesak pemerintah untuk segera menghentikan aksi kekerasan di Papua.
Menurutnya, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama, dan tindakan kekerasan yang merenggut nyawa tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
Desakan dari DPR ini menunjukkan bahwa ada kesadaran yang kuat di tingkat legislatif tentang betapa seriusnya masalah kekerasan di Papua. Namun, desakan saja tidak cukup. Dibutuhkan tindakan nyata dan segera dari pemerintah untuk merespon situasi ini.

Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua, serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.
Diplomasi juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik ini. Meskipun OPM dikenal sebagai kelompok bersenjata yang sulit diajak berunding, upaya diplomasi tetap harus diupayakan sebagai bagian dari pendekatan komprehensif untuk menciptakan perdamaian di Papua.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sturman Panjaitan yang mendukung penuh setiap upaya diplomasi yang dapat membawa perdamaian di Papua.
Konflik berkepanjangan di Papua telah meninggalkan dampak yang sangat mendalam bagi masyarakat setempat. Banyak warga yang hidup dalam ketakutan dan trauma akibat aksi-aksi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Situasi ini semakin diperparah dengan minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang membuat kehidupan warga semakin terpuruk.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak hanya berdampak pada target mereka, tetapi juga pada masyarakat umum yang harus menanggung beban dari konflik ini. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan situasi ini, dengan memberikan perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga sipil yang terdampak.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan masyarakat Papua. Banyak warga yang merasa terpinggirkan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga muncul rasa tidak percaya dan ketidakpuasan yang menjadi salah satu pemicu konflik.
Dengan memperkuat komunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah bisa menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi perdamaian dan pembangunan di Papua.

Kekerasan yang dilakukan oleh OPM tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Pemerintah dan aparat keamanan harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Langkah-langkah yang lebih strategis dan komprehensif perlu diambil untuk mengakhiri konflik ini, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan bangsa.
Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama, dan tidak ada tempat bagi kekerasan dalam upaya mewujudkan perdamaian di Papua. Saatnya bertindak tegas, demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Papua.

*) Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)