Oleh: Fania Yikwa
Kemajuan Papua dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu contoh nyata bagaimana wilayah tersebut berkembang sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Bumi Cenderawasih telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Sejak menjabat sebagai Presiden RI ketujuh pada 2014, Kepala Negara berkomitmen untuk mengubah wajah Papua, mempercepat pembangunan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang sebelumnya sering terisolasi dari pusat pembangunan nasional.
Salah satu program yang menjadi sorotan dalam pembangunan di Papua adalah pendekatan kesejahteraan yang dilakukan melalui berbagai program percepatan pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang sistematis dalam memajukan Papua.
Langkah tersebut mencakup pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup pembangunan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal. Pembangunan yang terfokus pada Papua selama kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi upaya untuk memperkecil kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Transformasi di Papua tidak hanya dilihat dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari dukungan anggaran yang secara khusus disiapkan untuk memastikan percepatan kesejahteraan di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi tersebut.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran operasional yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut, termasuk dengan menghadirkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik.
Bumi Cenderawasih juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan selama 10 tahun terakhir. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sulaeman L Hamzah, menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan di Papua telah ditempatkan sebagai prioritas utama.
Dalam satu dekade terakhir, infrastruktur dasar seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan telah dibangun untuk membuka akses wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Proyek-proyek tersebut memberikan dampak besar, tidak hanya bagi konektivitas antardaerah, tetapi juga bagi pengembangan ekonomi lokal yang semakin tumbuh.
Wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia itu kini memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan publik. Pembangunan infrastruktur yang masif, termasuk Jalan Trans Papua, menjadi sarana penting bagi masyarakat lokal untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan.
Hal tersebut berdampak langsung pada percepatan pembangunan ekonomi di Papua. Masyarakat yang dahulu sulit mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, kini dapat lebih mudah menikmati fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah.
Presiden Joko Widodo, tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik. Pria kelahiran tahun 1961 itu juga mengarahkan pembangunan yang menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai program pemberdayaan masyarakat lokal telah digagas untuk mendorong ekonomi masyarakat Papua agar lebih berdaya saing.
Dengan adanya dukungan anggaran dan kebijakan yang tepat, Papua semakin berkembang menjadi wilayah yang mampu bersaing secara ekonomi dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Pembangunan di wilayah berjuluk Surga Kecil di Timur Indonesia tersebut juga menjadi simbol dari keberhasilan integrasi Papua ke dalam kerangka pembangunan nasional. Pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi masyarakat Papua yang dahulu sering terpinggirkan. Dalam 10 tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi di Bumi Cenderawasih, dari wilayah yang dulu terpencil menjadi salah satu pusat perhatian pembangunan di Indonesia.
Komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Papua tidak dapat dipandang sebelah mata. Kepala Negara telah berulang kali menegaskan bahwa Papua harus terus dikembangkan agar tidak tertinggal dari wilayah lainnya di Indonesia.
Pendekatan Indonesiasentris yang diterapkan oleh Presiden menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di Jawa atau wilayah barat Indonesia, tetapi juga merata hingga ke ujung timur Nusantara.
Dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal, Papua terus bergerak menuju masa depan yang lebih cerah. Kemajuan di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Proyek-proyek besar seperti bandara baru, pelabuhan, dan jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah di Papua bukan sekadar simbol kemajuan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh rakyat, tanpa terkecuali, merasakan hasil pembangunan.
Selain infrastruktur, aspek kesejahteraan juga menjadi prioritas yang tidak kalah penting. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, masyarakat Papua kini memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang.
Pemerintah terus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Secara keseluruhan, kemajuan yang terjadi di Papua selama satu dekade terakhir merupakan cerminan dari visi besar Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia yang merata dan berkeadilan.
Papua, yang dahulu sering terisolasi, kini telah berubah menjadi wilayah yang terhubung, berkembang, dan semakin sejahtera. Hal tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah dalam membangun wilayah tersebut sebagai bagian integral NKRI. Keberhasilan itu menunjukkan bahwa Papua akan terus berkembang, menjadi wilayah yang maju dan sejahtera seiring dengan pembangunan yang terus berjalan.*) Pengamat Politik Papua dan Wilayah Terpencil – Pusat Studi Politik
