Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah pernyataan Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief soal utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membahas posisi wakil gubernur yang kosong. Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengungkapkan pihaknya telah menghubungi Andi Arief dan mengklarifikasi hal itu.
“Tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan wakil gubernur Papua,” kata Kastorius lewat keterangan tertulis, Sabtu (24/9). “Andi Arief telah meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa yang datang ke Partai Demokrat adalah oknum partai tertentu, dan bukan utusan resmi Presiden Jokowi,” sambungnya.
Selain itu, menurut Kastorius, rentang waktu antara pertemuan untuk mengisi Wagub Papua itu terjadi pada 2021 usai Wagib Klemen Tinal meninggal dunia. Sementara, penetapan Lukas menjadi tersangka terjadi pada September 2022. Ia menilai tenggat waktu dua kejadian itu terlalu panjang hingga dianggap tidak logis untuk menghubungkan keduanya.
“Cenderung bersifat insinuatif bila membangun hubungan sebab akibat antara penetapan tersangka Bapak Lukas Enembe di kasus korupsinya dengan masalah kekosongan posisi wakil gubernur,” jelasnya. Selain itu, penetapan tersangka Lukas Enembe murni sebagai langkah hukum yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara independen.
Penetapan itu dilakukan berdasarkan LHA (Laporan Hasil Analisa) PPATK atas transaksi keuangan rekening atas nama Gubernur Lukas Enembe dan keluarganya. “Kemendagri berharap agar semua pihak mendukung dan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK,” tegasnya.
Sebelumnya, Andi Arief mengungkap utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui partainya meminta agar kursi Wakil Gubernur Papua yang kosong saat ini diisi oleh orang dekat Jokowi. Andi menyebut utusan Jokowi itu datang sebelum KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi. “Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi,” kata Andi lewat akun Twitter-nya, @Andiarief_ pada Jumat (23/9).
Namun, kata Andi, pihaknya menolak memenuhi permintaan tersebut. Andi juga berkata Demokrat merupakan partai politik yang paling mendukung dan konsisten pemberantasan korupsi di Indonesia.
