Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terus mengebut persiapan peresmian Provinsi Papua Tengah. Kelompok Kerja (Pokja) II Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) terus mendorong persiapan peresmian Provinsi Papua Tengah agar lebih matang.
Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Sugiarto selaku Ketua Pokja II mengatakan, jajaran Pemkab terus dipacu untuk mengoptimalkan persiapan peresmian provinsi baru. Bahkan, jajaran Pemkab juga telah sepakat akan membentuk tim persiapan peresmian.
“Memang ada beberapa OPD yang masih perlu perbaikan. Di situ kita klasterkan ada 3, perbaikan ringan, sedang, dan berat. Dan memang hampir rata-rata posisinya perbaikan sedang,” ujar Sugiarto dalam keterangan, Rabu (7/9/2022).
Dia menambahkan pada agenda kunjungan kerja di hari ketiga tersebut, Pokja II telah menyelesaikan beberapa verifikasi terhadap calon kantor sementara pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Setidaknya berdasarkan data yang dikantonginya, telah tersedia tempat untuk 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah.
Bahkan tempat-tempat tersebut juga telah memenuhi persyaratan. Dia berharap, jajaran Pemkab Nabire dapat segera membantu perbaikan bakal kantor sementara OPD tersebut. Sebab, dalam berita acara yang telah ditandatangani jajaran Pemkab se-wilayah Papua Tengah, Pemkab Nabire bertugas untuk membantu perbaikan tempat tersebut.
“Bupati Nabire sudah mulai, saat hari kemarin sudah mulai perbaikan-perbaikan. Dan tadi sudah kita sampaikan kembali ke Pak Bupati, itu yang hari ini fokusnya (perbaikan tempat untuk OPD),” tambahnya. Sugiarto berharap, jajaran Pemkab dapat terus melengkapi dokumen terkait maupun kelengkapan lainnya.
Hal itu agar peresmian dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai jadwal. Ia menegaskan, Pokja II akan terus bekerja keras mengawal transisi DOB hingga peresmian provinsi terlaksana. Sebagai langkah cepat, Pokja II juga akan meninjau tempat dan lahan lainnya yang telah dihibahkan oleh masyarakat kepada pemerintah.
