Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mini untuk pelaksanaan proses pemerintahan di 3 provinsi baru hasil pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua hingga Desember 2022. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo saat berkunjung ke Kabupaten Merauke untuk mengecek kesiapan insfrastruktur calon Kantor Gubernur Papua Selatan, akhir pekan tadi.
Menurutnya, APBD mini tersebut juga digunakan untuk peresmian dan pelantikan penjabat Gubernur 3 provinsi baru Papua sekaligus penyusunan rancangan APBD 2023. Penjabat gubernur baik Provinsi Papua Selatan (PPS), Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang nantinya dilantik akan memimpin penyusunan rancangan APBD Provinsi 2023 mendatang.
“Dengan APBD induk 2023 akan dipersiapkan untuk pembangunan kantor gubernur definitif, kantor DPR definitif, dan kantor MRP definitif,” ungkap John Wempi Wetipo. Hasil pembangunan kantor gubernur provinsi, kantor DPR Provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dipimpin penjabat gubernur tersebut akan digunakan oleh pejabat definitif.
Penjabat gubernur dalam menyelenggarakan tugasnya dalam masa transisi dibantu oleh 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kurang lebih 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama yang dibentuk. “Kita diawal-awal ini akan ada pembentukan kurang lebih 22 OPD yang membantu penjabat gubernur untuk proses pelayanan pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” lugasnya. “Sehingga saat pemilihan gubernur devinitif 2024 itu fasilitas yang dibangun penjabat gubernur bisa dinikmati oleh gubernur devinitif dalam menjalankan roda pemerintahan fokus untuk kesejahteraan masyarakat Papua di tiga provinsi baru,” imbuh Wamendagri. (*)
