Keputusan dan Kebijakan Pemerintah Pertimbangkan Keselamatan Rakyat
Oleh : Raditya Rahman )*
Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu selalu didasarkan pada kepentingan dan keselamatan rakyat terutama mereka yang paling miskin dan paling lemah. Bahkan, seorang yang dulu bersaing secara politik dengan Presiden Joko Widodo memberikan kesaksiannya betapa pemerintah benar-benar melakukan tugasnya demi kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan bahwa setiap keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo selalu merujuk pada kepentingan rakyat yang paling miskin dan paling lemah.
Dalam video yang beredar pada Rabu 22 April 2020, beliau bercerita tentang apa yang dirasakannya selama bekerja dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Di videonya itu, Prabowo bersaksi bahwa Presiden Joko Widodo terus berupaya memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Dirinya melihat sendiri, bahkan dari dekat bagaimana cara-cara pengambilan keputusan Jokowi yang didasarkan pada kepentingan dan keselamatan rakyat paling miskin dan paling lemah.
Prabowo mengaku, telah melihat secara langsung komitmen Presiden Jokowi dalam membersihkan pemerintah Indonesia dari para pelaku korupsi. Selama ini, aksi pemberantasan korupsi adalah bagian penting dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Maka dari itu, sebagai pemimpin ketua umum Partai Gerindra, Prabowo meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk percaya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah tidak mungkin mengambil keputusan yang pada akhirnya merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Prabowo meminta kepada semua pihak untuk bersatu sebab bangsa ini tengah berjuang melawan suatu bencana atau wabah pandemi Covid-19. Di mana wabah ini cukup membahayakan apabila bertindak sembrono dan tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya.
Kitapun dapat melihatnya sendiri, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu memang untuk kemaslahatan rakyat. Terlebih, kebertanggung jawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo kini tengah diuji dengan adanya pandemi.
Dulu, banyak bentuk KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) yang terjadi di dunia kerja Pegawai Negri Sipil (PNS). Seolah, siapapun yang tidak memiliki jaringan ataupun kerabat tidak akan bisa menjadi pegawai negri. Namun, semenjak Jokowi menjadi pemimpin negri ini, budaya itu mulai dihilangkan dan perekrutan pegawai negri baru dilaksanakan dengan serangkaian tes dengan ketat.
Kemudian, banyak pula gebrakan-gebrakan baru diberbagai bidang yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Kendatipun demikian, mungkin masih banyak yang tidak suka dan bersikap skeptis serta hanya melihat sisi-sisi negatif tanpa mau memandang positifnya. Ini adalah penilaian yang buta dan tidak rasional.
Yang terbaru adalah bagaimana pemerintah menangani adanya wabah Covid-19. Mulai dari awal mula salah seorang warga negara Indonesia yang terpapar virus tersebut, pemerintah mulai melakukan tindakan penanganan. Kemudian, muncul kebijakan-kebijakan dan himbauan demi himbauan demi pencegahan penyebaran Covid-19.
Namun, apa yang terjadi? Masyarakat justru tidak mengindahkan segala sesuatu yang dihimbaukan dan berujung pada pelanggaran yang dikenai sanksi. Penting adanya kerja sama dan saling percaya antara pemerintah dengan rakyat. Karena sebuah negara tidak dikatakan berdaulat saat tidak memiliki rakyat dan pengakuan. Begitu pula sebaliknya, sekumpulan orang atau rakyat yang tidak memiliki pemimpin adalah kesia-siaan dan lemah. Maka dari itu, kritik pada pemerintah sesekali memang perlu, tetapi terlalu buta dan menilai setiap kebijakan dengan kacamata negatif adalah kebodohan.
Segala sesuatu apabila dilihat dari pertimbangan sisi baik dan buruk akan menjadi seimbang dan tidak berat sebelah. Terlebih, perlu ditumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah karena ini bagian dari kunci kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa.
)* Penulis aktif dalam lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
