Oleh: Firman Wicaksono *)
Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada keselamatan manusia sekaligus keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 telah memberikan tekanan besar terhadap sistem pelayanan kesehatan. Ratusan fasilitas kesehatan terdampak, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, yang sebelumnya menjadi tumpuan utama layanan masyarakat. Kondisi ini berpotensi memicu krisis lanjutan apabila tidak segera ditangani, mengingat pascabencana biasanya diikuti oleh meningkatnya risiko penyakit, gangguan kesehatan mental, serta keterbatasan akses layanan medis. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Amran, menjelaskan bahwa dari total 280 fasilitas kesehatan yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hampir seluruhnya telah kembali beroperasi secara fungsional. Meski terdapat dua puskesmas di Aceh yang masih memberikan pelayanan di luar gedung akibat kerusakan berat, layanan kesehatan tetap berjalan dan masyarakat tidak dibiarkan tanpa akses medis. Fakta ini menunjukkan bahwa pemulihan kesehatan tidak menunggu kesempurnaan infrastruktur, melainkan mengutamakan kesinambungan pelayanan bagi warga terdampak.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit di Sumatra yang sempat tidak beroperasi pascabencana kini telah kembali melayani masyarakat secara bertahap. Ia menekankan bahwa fungsi-fungsi kritis seperti instalasi gawat darurat dan ruang operasi menjadi prioritas awal, sebelum layanan lainnya dipulihkan secara penuh. Pendekatan bertahap tersebut mencerminkan kebijakan yang adaptif, realistis, dan berbasis pada kebutuhan mendesak masyarakat, sekaligus memastikan keselamatan pasien tetap terjaga.
Menjadikan kesehatan publik sebagai prioritas utama memiliki implikasi strategis bagi keseluruhan proses pemulihan. Masyarakat yang sehat adalah prasyarat bagi berjalannya pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Tanpa layanan kesehatan yang memadai, upaya rehabilitasi lainnya akan berjalan timpang dan berisiko memperpanjang dampak bencana. Oleh karena itu, keberhasilan mengaktifkan kembali ratusan fasilitas kesehatan dalam waktu relatif singkat dapat dipandang sebagai fondasi penting bagi percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Komitmen pemerintah dalam pemulihan kesehatan publik juga tercermin dari keterlibatan aktif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak Aceh Timur dan Aceh Tenggara ditargetkan rampung sebelum Ramadhan 2026. Kehadiran fasilitas kesehatan sementara ini bukan sekadar solusi darurat, melainkan bentuk keberpihakan negara agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fisik bangunan permanen.
Selain pembangunan puskesmas darurat, pemerintah juga melakukan pembersihan lumpur dan pemulihan fungsi berbagai fasilitas publik, termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar. Upaya ini dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga aspek kebersihan dan sanitasi tetap terjaga. Lingkungan yang bersih dan aman merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit pascabencana, sekaligus mendukung kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Pemulihan kesehatan publik juga diperkuat melalui penyediaan hunian sementara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak. Data yang disampaikan Satgas menunjukkan bahwa pembangunan hunian sementara di Aceh telah rampung sepenuhnya, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat terus dikejar progresnya. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, risiko gangguan kesehatan akibat kondisi hunian yang tidak memenuhi standar dapat ditekan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami keterkaitan erat antara kondisi sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, pemulihan sistem penyediaan air minum yang terdampak bencana turut menjadi bagian dari agenda besar pemulihan kesehatan. Menteri PUPR mencatat bahwa sebagian besar sistem air bersih yang terdampak telah kembali difungsikan, dengan target seluruhnya dapat beroperasi dalam waktu dekat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan elemen fundamental kesehatan publik, terutama di wilayah yang baru saja mengalami bencana.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke salah satu rumah sakit terdampak di Sumatra menjadi simbol kuat bahwa pemulihan kesehatan bukan hanya agenda teknokratis, melainkan komitmen politik yang mendapat perhatian langsung dari kepala negara. Kehadiran tersebut memberikan dorongan moral bagi tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan yang sedang berjalan.
Menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama pemulihan pascabencana adalah pilihan kebijakan yang tepat dan berorientasi ke depan. Melalui langkah cepat, koordinasi lintas sektor, serta fokus pada kesinambungan layanan, pemerintah menunjukkan bahwa pemulihan tidak sekadar mengejar pemulihan fisik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi kunci agar agenda ini benar-benar menghasilkan pemulihan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi wilayah terdampak bencana.
*) Pemerhati Pembangunan Sosial dan Kesehatan Publik
