Ketua PGGJ : Hadapi Proses Hukum, Kalau Salah Pertanggungjawaban, Kalau Benar Jangan Takut

pendukung Gubernur Papua yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua Save LE (Lukas Enembe) rencananya akan menggelar demo damai pada Selasa 20 September 2022 di Jayapura. Demo yang digelar tersebut dimaksudkan untuk menolak kriminalisasi terhadap Gubernur Papua oleh KPK pasca penetapan tersangka dugaan gratifikasi beberapa waktu lalu.

Terkait itu, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) Pdt. Joop Suebu, M.Th meminta seluruh masyarakat Papua untuk tenang. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua tetap tenang menjaga situasi keamanan dan kamtibmas di Papua, dengan situasi hari-hari ini pak Gubernur Papua akan diperiksa oleh KPK. Biarkanlah hukum bisa berjalan,” ucapnya, Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, dengan aksi dukungan sebetulnya telah memberikan edukasi politik yang salah kepada masyarakat. Harusnya dikatakan, biarkan proses hukum berjalan, benar atau salah akan dibuktikan dalam hukum. “Jangan kita mengedukasi masyarakat dengan pendidikan yang salah terhadap proses yang saat ini KPK sedang lakukan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Biarkanlah proses itu tetap berjalan. Kalau memang dia tidak bersalah, itu dapat dibuktikan melalui hukum. Kalau dia bersalah, itu juga akan dapat terbukti didepan hukum,” ucapnya. Dirinya meminta semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum di Republik Indonesia, sehingga seluruh proses berjalan baik. Dirinya juga mengajak semua pihak untuk menjaga Kamtibmas di Papua.

“Kepada seluruh teman-teman aktivis, seluruh tokoh masyarakat, tokoh gereja bahkan seluruh pemimpin di tanah ini, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban di tanah ini. Berdoa terus buat keamanan dan kesejahteraan tanah Papua agar Tuhan menolong semua proses yang boleh berjalan, boleh berlangsung,” harapnya. Dalam menghadapi segala situasi ditanah Papua saat ini, lanjut Joop Suebu, harusnya semua pihak tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran.

“Proses yang benar itu adalah biarkan hukum berbicara. Seperti yang kita alami di Papua, ada orang tua kita, kakak, adik atau pemimpin kita seperti Barnabas Suebu, Jhon Ibo, mereka menjalani proses hukum dengan kata-kata bahwa orang Papua itu banyak bikin korupsi tetapi dengan hukum,’’ kata Joop Suebu. ‘’Karena hukum punya nilai penting. Ketika orang menuduh kita, hukum bisa menyatakan itu tidak benar kalau betul-betul kita tidak laksanakan. Hukum juga mampu mendidik kita degan baik, jika bersalah, maka kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang salah itu sehingga tidak menjadi boomerang ditengah banyak orang oleh karena emosi melakukan demonstrasi,’’ sambungnya.

Joop mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam jabatan tertentu harus mempertanggung jawabkan bila dia bersalah contohnya korupsi. Jika gentleman maka harus mengikuti proses hukum itu. Dengab begitu akan mendidik kita untuk kemudian hari kita tidak terlibat seperti itu karena kita sudah mengalaminya,” ucapnya. Oleh karna, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat, bahwa Tanah Tabi adalah Tanah Adat yang dihormati, sehingga jangan membuat kegaduhan di Tanah Adat ini.

“Tanah Tabi ini adalah panggung para-para adat. Semua perkara dibicarakan, semua yang salah diberi sanksi, semua yang tidak bersalah diberi pujian. Di negeri Tabi dihormati itu. Oleh karna itu apa yang terjadi yang sekarang dialami oleh bapak Gubernur Lukas Enembe kita serahkan seluruh prosesnya berjalan sebagaimana adanya,’’ ujar Joop. Menurutnya, tak perlu mengkambinghitamkan siapapun, tetapi mendoakan proses ini berjalan dengan jujur, baik, adil. Tidak ada kepentingan yang lain.
Dirinya juga berharap kepada Gubernur Papua Lukas Enembe agar diberikan kekuatan untuk menghadapi proses ini. Termasuk berharap proses hukum yang baik yang dilakukan oleh KPK dan penegak hukum lain.

“Ada pemimpin, mendapatkan jabatan Gubernur lalu dituduh begini, mari mempertanggung jawabkan. Setelah pertanggung jawabkan, entah benar atau salah, yang penting sudah menjalaninya kita akan jadi kuat. Kepada KPK, pihak kepolisian, penegak hukum tolong proses dilakukan dengan profesional dan baik,” pungkasnya. (Redaksi)