Oleh : Indra Fajar Mahendra )*
Selama tahun 2022 pembangunan ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Hasil tersebut perlu mendapat apresiasi dari banyak pihak sebagai bentuk upaya membangun ekonomi Indonesia dengan sangat kuat.
Tahun 2022 Indonesia masih dalam masa pandemi tetapi pemerintah bekerja keras agar tidak ada efek negatifnya, termasuk di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi terus dilakukan agar masyarakat bertahan di masa pandemi. Perekonomian harus dijaga agar keuangan negara tidak goyah.
Ekonom Andry Asmoro menyatakan bahwa kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 cukup bagus walau di tengah guncangan ekonomi global dan pandemi. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator. Pertama adalah inflasi, lalu neraca perdagangan dan neraca fiskal.
Andry melanjutkan, setelah ada penyesuaian harga BBM maka diperkirakan muncul inflasi sebesar 7%. Namun kenyataannya inflasi hanya 5,5% dan prediksinya tahun depan hanya 4%. Angka ini sangat bagus karena rata-rata inflasi dunia adalah 8% per tahun. Dalam artian, inflasi di Indonesia tidak terlalu tinggi dan hal ini bagus karena bisa ditekan seminimal mungkin.
Jika inflasi tidak terlalu tinggi, bahkan bisa diminimalisir, maka akan berdampak positif pada perekonomian. Rakyat tidak kesusahan dalam belanja sembako dan barang-barang kebutuhan lain karena kenaikan harganya tidak terlalu tinggi. Mereka sadar bahwa suatu barang, misalnya beras, harganya pasti naik tiap tahun dan kenaikannya hanya sedikit (hanya 500-1000 rupiah per tahunnya).
Tingkat inflasi yang bisa dikendalikan, bahkan di bawah prediksi para ekonom, menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi pemerintah selama tahun 2022 sangat baik. Dalam mengendalikan keuangan agar tidak terjadi resesi dan inflasi parah maka pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat.
Bantuan pertama yang diberi adalah BLT (bantuan langsung tunai). Setiap warga kurang mampu mendapat bantuan Rp. 600.000 yang langsung ditransfer ke rekeningnya. Pemberian secara langsung juga mengurangi kemungkinan adanya pungli oleh oknum nakal. BLT tak hanya diberi sekali, namun sampai 4 kali.
Pemerintah juga membuat program Keluarga Harapan (PKH) yang membantu keluarga kurang mampu. Kriterianya, di dalam rumah ada ibu hamil, atau anak sekolah. Syarat lain adalah, keluarga tersebut memiliki anggota berusia di atas 60 tahun, atau ada yang menyandang disablitas. Untuk menghindari pemberian bantuan ganda, maka di muka rumah diberi tulisan permanen ‘penerima PKH’.
Selain PKH, ada juga bantuan modal untuk wirausahawan UMKM senilai 2,4 juta rupiah. Bantuan ini diberikan kepada pebisnis kelas kecil dan menengah untuk menambah modal usaha. Karena kebanyakan dari mereka berusaha keras mempertahankan bisnisnya di tengah goncangan pandemi. Bantuan modal dari pemerintah sangat berharga, karena terbukti memperhatikan UMKM.
Para pengangguran baru yang kehilangan pekerjaan karena dampak corona juga tertolong oleh Kartu Pra Kerja. Program ini sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Karena mereka tak hanya mendapat bantuan dana, namun juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Skill ini adalah modal yang baik untuk membuka usaha, sehingga mereka tak lagi menganggur.
Dengan bantuan-bantuan ini maka akan jadi stimulus ekonomi. Di mana rakyat punya uang untuk membeli beras dan berbagai keperluan lain walau harganya agak naik. Perekonomian tetap terbangun karena pasarnya dinamis dan terjadi transaksi tiap hari. Perputaran uang harus dijaga karena jika tidak ada pembeli, roda perekonomian macet dan amat berbahaya.
Sementara itu, politisi sekaligus ekonom, Rofik Hananto, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia selama setahun ini cukup stabil meski berada di tengah situasi global yang belum menentu. Ia memuji kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun dirinya juga berpesan agar pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat dan lebih memperhatikan sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).
Pemerintah memang mengutamakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian negara, karena 90% bisnis di Indonesia adalah UMKM. Selain memberikan stimulus berupa bantuan modal, pemerintah juga menjaga kinerja UMKM dengan memberikan payung hukum yakni Omnibus Law.
Dengan Omnibus Law maka ada kemudahan bagi UMKM, karena memiliki klaster kemudahan berusaha. Kemudian, kemudahan berusaha dilakukan dengan pemberian izin usaha yang lebih mudah dan bisa diurus melalui online single submission.
Untuk level bisnis UMKM maka izin yang dibutuhkan hanya NIB (Nomor Induk Berusaha), bukan izin HO yang pengurusannya mahal. Setelah memiliki NIB maka pengusaha UMKM mengurus izin usaha dan komersial atau operasional, sesuai bidangnya masing-masing.
Dengan NIB maka UMKM akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari Bank, karena bisnisnya dianggap valid. Jika ada pinjaman modal maka bisnis UMKM akan lebih berkembang. Apalagi saat pandemi di mana usaha level kecil dan menengah kembang-kempis karena daya beli masyarakat menurun, maka butuh modal untuk membuka tokonya kembali dan selamat dari kebangkrutan.
Apresiasi diberikan kepada pemerintah karena selama tahun 2022 perekonomian Indonesia tidak terpuruk tetapi lebih berjaya dan tingkat inflasi cukup rendah. Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil bertahan walau masih pandemi dan ada ketidaktabilan ekonomi global akibat konflik di Eropa Timur. Pemerintah berhasil menjaga agar Indonesia tetap stabil perekonomiannya dan terus membaik.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
