Kinerja Bumn Di 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK
Penulis : Aditya Ihsan*
Salah satu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Presiden RI Jokowi yakni bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara kelembagaan sudah tersedia Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan/proyek bidang BUMN. Sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden tetap saja harus bertanggungjawab penyelenggaraan bidang BUMN. Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki empat tahun. Banyak perubahan yang telah dilakukan demi perbaikan, salah satunya perombakan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini dinilai sebagai tindakan guna meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah agar lebih baik lagi untuk ekonomi negara. Cara itu juga menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo visi yang jelas dan terarah untuk BUMN dan ekonomi. Selain itu, terjadinya perombakan di jajaran direksi BUMN memang sebab aturan yang biasanya masa waktu direksi telah habis atau pensiun.
Laba BUMN membukukan kinerja positif yang menjadi wujud nyata dari peningkatan peran dan daya saing BUMN sebagai pilar pembangunan ekonomi. Dari sisi aset, 143 BUMN tercatat memiliki aset pada 2014 hanya Rp 4.577 triliun. Sementara pada 2017 naik menjadi Rp 7.212 triliun. Pada 2018 ini, aset menjadi Rp 7.817 triliun. Dalam hal ekuitas, pada 2014 masih berada di angka Rp 1.089 triliun. Namun pada 2017 melesat ke angka Rp 2.387 triliun. Sedangkan pada 2018 ditargetkan Rp 2.563 triliun. Di pos pendapatan, seluruh BUMN pada 2017 mencatatkan Rp 2.208 triliun. Sementara pada 2014 pendapatan masih di angka Rp 1.955 triliun. Pada 2018, pendapatan naik menjadi Rp 2.232 triliun sehingga peningkatan pendapatan ini juga menjadi penopang laba BUMN yang pada 2017 sebesar Rp 186 triliun, naik jika dibandingkan laba 2014 yang sebesar Rp 148 triliun.
Catatan positif lain, Kementerian BUMN juga memaparkan data bukti meningkatnya kontribusi BUMN untuk pembangunan dan APBN. Kontribusi BUMN untuk pembangunan dilihat dari terus meningkatnya belanja modal (capex) untuk pembangunan. Pada 2014, belanja modalnya hanya Rp 223 triliun, sedangkan pada 2017 menjadi Rp 349 triliun yang terdiri dari Rp 268 triliun untuk infrastruktur dan Rp 81 triliun untuk non infrastruktur. Pada 2018, belanja modal ditetapkan Rp 563 triliun. Untuk kontribusi terhadap APBN, salah satunya BUMN menyumbang dari sisi pajak. Untuk sumbangan pajak, pada 2014 sebesar Rp 178 triliun dan pada 2017 naik menjadi Rp 211 triliun. Tahun ini, BUMN ditargetkan mampu menyumbang pajak Rp 217 triliun.
Disamping itu, situasi saat ini adalah eranya transparansi dan semua berdasarkan data. Sehingga capaian kerja bisa dibuktikan dengan ukuran yang jelas, bukan fiktif atau hoax. Oleh sebab itu, kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk BUMN adalah kerja profesionalitas, bukan sebab kepentingan politis. Menyoal itu, dapat diukur misalnya dari kerja pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo yang dikerjakan BUMN untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah darat melalui jalan tol. Capaian BUMN era Presiden Joko Widodo, peresmian 18 ruas jalan tol baru diakhir tahun 2018 dan secara keseluruhan sudah mencapai 398 kilometer. Selain itu, program 35 gigawatt yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero). Elektrifikasi ini bertujuan mempercepat industrialisasi serta meningkatkan kemudahan investasi di Indonesia melalui jaminan kehandalan listrik. Bahkan, Pemerintah juga fokus dalam memperluas kapasitas untuk energi terbarukan termasuk panas bumi, pembangkit listrik tenaga angin dan biofuel.
Dalam kiprahnya memimpin BUMN dan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo mengutamakan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial. Seperti halnya yang ditunjukkan dalam kesuksesan membangkitkan PT Pindad, PT Barata Indonesia, dan diharapkan mampu membangkitkan BUMN lainnya. Selain itu, dengan adanya keberhasilan untuk menciptakan BBM satu harga di Indonesia bagian timur, tepatnya di Papua dapat terealisasi secara riil saat ini dan sudah setara dengan Jawa dan pulau lainnya di Indonesia per liternya, yang mana tadinya harga BBM di Papua bisa Rp70.000 sampai Rp80.000, sekarang sudah sama harganya seperti di Jakarta. Dengan adanya keberhasilan tersebut, membuktikan bahwa visi Presiden Joko Widodo dalam bidang BUMN telah tercapai secara maksimal untuk menciptakan keadilan sosial dan menyelesaikan berbagai kesenjangan yang selama ini terjadi di Tanah Air. )* Mahasiswa Ekonomi Universitas Hasanuddin
