Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil ditangkap di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui operasi pengawasan intensif baru-baru ini.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara petugas pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat pesisir.
“Strategi ini sangat efektif dalam operasional pengawasan di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara,” ujar Pung.
Ia menyebut, sebagian besar kapal asing ilegal berhasil diamankan berkat laporan dari nelayan yang melihat aktivitas mencurigakan.
Sejak 2020, sebanyak 147 kapal ditangkap di wilayah Kepulauan Riau, terdiri dari 85 kapal Indonesia dan 62 kapal asing. Potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.
“Kepri atau Laut Natuna Utara menjadi salah satu area rawan IUU Fishing terutama kapal-kapal dari Vietnam,” ungkap Pung.
Menurutnya, Laut Natuna Utara yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 memiliki potensi perikanan sebesar 1,3 juta ton per tahun, menjadikannya incaran kapal asing.
Perbedaan pandangan batas laut antara Indonesia dan Vietnam turut memicu ketegangan di zona abu-abu yang belum disepakati.
“Kondisi ini membuat nelayan-nelayan Natuna kerap melaporkan kapal asing masuk wilayah tersebut,” lanjut Pung.
Namun, pengawasan tidak berjalan tanpa tantangan. Kapal pengawas KKP hanya tiga unit yang mampu menjangkau Natuna secara efektif. Bahkan, petugas kerap menghadapi perlawanan langsung dari kapal asing yang dikawal coast guard Vietnam.
“Kalau di sini mereka kelihatan pendiam, tapi kalau di laut mereka galak-galak melawan ke kami,” ucap Pung.
Pung juga menjelaskan bahwa kapal Vietnam kadang mencoba menabrak kapal KKP atau melemparkan tali untuk melumpuhkan baling-baling kapal patroli.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya dukungan anggaran dan infrastruktur bagi KKP.
“Menjaga laut Indonesia perlu semangat, infrastruktur, dan juga dukungan pendanaan,” tegasnya.
Pemerintah melalui KKP juga terus mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memperkuat Command Center dan pengendalian operasi laut secara digital.
