Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu tantangan utama dalam proyek besar ini adalah proses pembebasan lahan, yang memerlukan koordinasi intensif antar instansi pemerintah. Namun, melalui kolaborasi yang solid dan strategi yang terukur, hambatan ini berhasil diatasi secara bertahap, dan proyek IKN berhasil terealisasi. Saat ini pemerintah sedang melaksanakan komitmennya yakni melanjutkan pembangunan IKN untuk mewujudkan peradaban baru ibukota modern yang hijau.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan setiap proses dalam pembangunan IKN berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono di Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan dan membahas prosedur pengukuran tanah di wilayah IKN, khususnya untuk alokasi investor yang melibatkan kedua lembaga, yaitu Kementerian ATR/BPN dan Otorita IKN.
“Kita ingin menyinkronkan pengukuran tanah. Selama ini, OIKN sebagai pengelola Aset Dalam Penggunaan (ADP) selalu melaksanakan pengukuran tanah demi mengalokasikannya bagi para investor. Tapi, setelah ada alokasi tanah, akan disertipikatkan dan diukur kembali oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Basuki Hadimuljono.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat pengukuran tanah di wilayah IKN akan dilakukan oleh certified surveyor yang kompeten. Langkah ini diambil agar pengukuran yang dilakukan hanya satu kali, namun dapat diakui oleh kedua lembaga tersebut sehingga menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan IKN.
Certified surveyor merupakan mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2022.
“Memang kewenangannya memang ada di (Kementerian) ATR/BPN. Nah, ini kami ingin menyatukan,” beber Basuki.
Basuki juga mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idulfitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengatakan rencana pemindahan ASN ke ibu kota baru di Kalimantan Timur masih digodok. Begitu pula dengan rencana pemberian insentif yang sempat diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Pemindahannya kan belum. Masih menunggu (arahan) presiden. Tentu, para pegawainya juga ada yang berubah karena ada yang jadi dua kementerian, tiga kementerian. Kami masih menunggu mereka settlte dulu dengan tata kelola internalnya,” kata Rini dalam jumpa pers usai acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
***