Sebut Pemekaran Takkan Hentikan Aspirasi Papua Merdeka, FKUB: Yunus Wonda Jangan Abu-Abu di NKRI

JAYAPURA – Pernyataan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, menyebut pemekaran tidak bisa menghentikan aspirasi Papua merdeka, malah menuai kecaman dari tokoh masyarakat.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura meminta Yunus Wonda bersikap jelas dan tidak abu-abu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Menurut saya, apa yang disampaikan Yunus Wonda itu suatu pernyataan dari isi hatinya dan keberadaannya. Jadi kita tidak boleh abu-abu atau menjadi orang munafik di dalam republik Indonesia,” kata Ketua FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku di Sentani, Jumat (10/6/2022).

Terlebih, saat ini Yunus adalah anggota DPR Papua dan tengah menggunakan seluruh fasilitas negara.

“Kalau masyarakat biasa omong demikian, wajar-wajar saja, tetapi kalau orang di DPR atau MRP, baru ngomongnya bertentangan dengan negara, itu tidak boleh,” tegas Yoku. Yoku mengatakan, sebagai pejabat negara, Yunus Wonda seharusnya bersyukur.

“Bahwa karena negara ada, maka Anda bisa menjadi anggota DPR, kapasitas bertambah, dikenal di mana-mana dan status sosial berubah,” sindirnya. Yoku mengaku heran apabila ada pejabat Papua yang telah mengeluarkan pernyataan bertentangan dengan berkat yang dinikmati.

“Sebagai pendeta, kami minta hormatilah berkat Tuhan yang sudah diberikan dan hormatilah pemerintah yang telah memberi ruang kepadamu. Kalau tidak ada pemerintah, yah tidak mungkin anda menjadi seperti saat ini.”

“Jangan menjadi orang yang membuat pro dan kontra, karena itu tidak baik didalam kehidupan,” sambungya. Diketahui, sebelumnya Yunus Wonda telah menyebut pemekaran tak bisa menghentikan aspirasi Papua merdeka.

Hal itu disampaikannya saat menerima tiga pimpinan DPRD; Kabupaten Mimika, Jayawijaya dan Tolikara di Gedung DPR Papua, Kota Jayapura, Rabu (8/6/2022). Menanggapi aspirasi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari masyarakat Lapago dan Mimika itu, Yunus Wonda mengaku siap meneruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI.

“Tadi saya sudah terima aspirasi penolakan DOB itu. Kalau kita lihat realita hari ini, hampir sebagian besar rakyat di Papua menolak pemekaran,” kata Yunus. Semestinya, kata Yunus, pemerintah pusat harus peka karena masyarakat justru menolak pemekaran, dan tak bisa dipaksakan.

Pemerintah Pusat juga diminta harus serius membangun Papua. “Misalnya membangun industri di Papua, sehingga anak-anak Papua tidak menjadi pengangguran, ada lapangan pekerjaan buat mereka,” jelasnya.

Namun, kata Yunus, hal-hal besar itu harus ditarik ke pusat, seperti pembangunan smelter yang diharapkan dibangun di Papua, namun kenyataannya justru dibangun di Gresik, Jawa Timur. “Pemerintah harus berpikir bahwa bukan masalah pemekaran membuat orang Papua sejahtera, bukan masalah itu,” jelasnya. Dikatakannya, orang Papua sudah sadar menolak DOB, sehingga mereka melakukan demo, lantaran untuk menyelamatkan orang Papua. (*)