Jakarta — Kolaborasi lintas sektor kembali ditegaskan sebagai faktor penentu keberhasilan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Tahap II di Pekanbaru, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Pertemuan ini dilaksanakan sebagai forum strategis untuk menelaah secara menyeluruh hasil pelaksanaan program serta hasil Survei Monitoring dan Evaluasi Tahap II,” katanya.
Ditambahkannya, berdasarkan data per 2 Desember 2025, jumlah target penerima manfaat MBG di Riau mencapai 2.010.204 jiwa, dengan realisasi 905.360 jiwa. Dari kebutuhan 667 unit SPPG, sebanyak 420 unit telah beroperasi. Meski menunjukkan tren positif, Syahrial menilai percepatan masih harus dilakukan.
“Angka ini menunjukkan progres yang baik namun masih memerlukan percepatan bersama untuk memastikan manfaat program diterima secara optimal oleh seluruh sasaran,” jelasnya.
Dukungan serupa turut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, yang memaparkan capaian dan dampak MBG secara nasional. Program MBG menunjukkan efek berganda (multiplier effect) yang kuat bagi perekonomian.
“Hingga Oktober 2025, tercatat 12.508 SPPG yang aktif beroperasi. Sebanyak 1,41 miliar porsi makanan telah dibagikan kepada lebih dari 36 juta penerima manfaat,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi MBG yang digelar DPR RI di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa, bukan sekadar program bantuan pangan. Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi gerakan nasional bersama, bukan hanya proyek pemerintah.
“Partisipasi masyarakat, tenaga pendidik, pemerintah daerah, UMKM pangan lokal, hingga para orang tua memiliki peran besar dalam memastikan program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Netty juga menekankan pentingnya sinergi di segala lini, sebab tanpa koordinasi yang solid, pelaksanaan program berisiko terhambat dan tidak memberikan dampak maksimal.
“Kolaborasi menjadi kunci. Tanpa sinergi, program ini hanya menjadi kegiatan teknis tanpa dampak berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat dan daerah, DPR, pelaku UMKM, tenaga pendidik, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Program MBG diharapkan dapat membangun ekosistem pangan sehat yang berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
