Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Setiap beberapa tahun sekali, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat. Namun, dalam proses Pilkadaseringkali muncul berbagai isu hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan hasil dari pemilihan sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk mencegahpenyebaran hoaks di tengah masyarakat pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Hoaks atau berita palsu merupakan informasi yang sengaja disebarkan dengantujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Dalam konteks Pilkada, hoaks dapat berdampak negatif terhadap proses demokrasi yang seharusnyaberjalan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintassektoral yang kuat untuk melawan hoaks dalam Pilkada 2024.
Pertama-tama, peran pemerintah sangat penting dalam upaya melawan hoaks. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah untuk mengedukasi masyarakattentang bahaya hoaks dan cara mengidentifikasinya. Misalnya, pemerintah dapatmengadakan kampanye sosial melalui media massa dan media sosial untukmeningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pembelajaran tentanghoaks dalam kurikulum sekolah.
Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Sabana Atmojo S.I.K., M.H mengatakanpihaknya terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untukmewujudkan suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024. Semua pihak memiliki peranaktif untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dari seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024.
Selain pemerintah, media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalammelawan hoaks. Media massa memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, media massa harus bertanggung jawabdalam menyajikan berita yang faktual dan tidak memihak. Media massa juga dapatmelakukan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan dalammengedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks.
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiapkan satgaspengendalian informasi untuk menangani hoaks dan informasi palsu selama Pilkada2024. BSSN sendiri nantinya akan menjalankan sejumlah satgas di antaranyaSatgas Keamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi dan SatgasKonflik. Kepala BSSN, Hinsa Siburian mengatakan BSSN sudah melaksanakanoperasi pengamatan data semenjak Pilpres 2024 sehingga berlanjut sampaipelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Indonesia. Selain itu, satgas yang dilakukan oleh BSSN bertujuan untuk memastikan dan memperkuat seluruh data nasional terkait Pemilu dari serangan siber.
Lembaga pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam melawan hoaks. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mendidik generasi muda, lembagapendidikan dapat mengintegrasikan pembelajaran tentang hoaks dalam kurikulumsekolah. Melalui pendidikan yang baik, generasi muda dapat menjadi masyarakatyang kritis dan mampu mengidentifikasi hoaks dengan baik. Selain itu, lembagapendidikan juga dapat mengadakan seminar atau workshop tentang hoaks bagi guru dan siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka.
Selain tiga sektor di atas, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalammelawan hoaks dalam Pilkada 2024. Masyarakat harus aktif dalam memeriksakebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat juga dapat melaporkanhoaks yang mereka temui kepada pihak berwenang atau lembaga yang berkompeten. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, hoaks dapat dengancepat terdeteksi dan diatasi.
Kolaborasi lintas sektoral dalam melawan hoaks dalam Pilkada 2024 juga dapatdilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Misalnya, pemerintah bekerja sama dengan media massa untukmenyebarkan informasi yang akurat tentang hoaks dan cara mengidentifikasinya. Pemerintah juga perlu melibatkan lembaga pendidikan dalam kampanye sosial untukmeningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, pemerintah juga pentingmengadakan forum atau diskusi publik yang melibatkan masyarakat untukmembahas isu hoaks dalam Pilkada 2024.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sanggau, Septiana Ika Kristiamengatakan bahwa pihaknya mengajak sejumlah awak media untuk berperan aktifmenyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan mengedukasi kepadamasyarakat dalam menggunakan hak suaranya sehingga dapat meningkatkanpartisipasi pemilih.
Dalam upaya melawan hoaks dalam Pilkada 2024, kolaborasi lintas sektoral harusdidasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan transparansi. Semua pihakharus bekerja sama dengan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing. Selain itu, kolaborasi ini juga harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan penyebaran hoaks. Regulasi yang jelas akan memberikanpijakan hukum bagi pihak berwenang untuk mengatasi hoaks dengan efektif.
Dalam kesimpulan, hoaks merupakan ancaman serius terhadap proses demokrasidalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral yang kuatdalam melawan hoaks. Pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahayahoaks dan cara mengidentifikasinya. Dengan kolaborasi yang baik, hoaks dapatdiminimalisir sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan adil dan transparan.
