Komisi II DPR-Mendagri Akan Rapat Sepakati RUU Papua Barat Daya Hari Ini
Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya hari ini. Rapat akan meminta persetujuan fraksi-fraksi agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bisa dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi Undang-Undang.
Berdasarkan jadwal yang dilihat detikcom, rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya juga akan dihadiri Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Rencananya hari ini, nanti kami akan mulai rapat panja dulu jam 3. Nanti jam 4 dilanjutkan dengan rapat kerja pengambilan tingkat I, nanti akan dihadiri Pak Menteri untuk membahas RUU bersama DPR,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Doli menyebut Komisi II akan mengirim surat kepada pimpinan DPR usai pengambilan keputusan tingkat I. Komisi II berharap agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disahkan secepatnya. “Setelah ini kami akan kirim surat kepada pimpinan melaporkan sudah diambil keputusan tingkat I. Kami minta segera diagendakan pada rapat paripurna secepatnya,” jelasnya.
Diketahui, Komisi II DPR RI membentuk panja untuk membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah dan DPR berharap dengan adanya pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat mempercepat pembangunan di wilayah itu. Persetujuan pembentukan Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8) lalu. Mendagri Tito Karnavian dan MenPPN Suharso Monoarfa hadir secara langsung.
“Kita harapkan dengan adanya pembentukan provinsi yang baru Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan karena kita lihat memang indeks pembangunan manusianya cukup tertinggal dan juga wilayahnya yang sangat luas serta infrastruktur yang masih perlu untuk dipercepat dikembangkan,” kata Tito saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (29/8).
