Oleh: Natali Julia )*
Dalam setiap proses demokrasi, masa tenang memiliki peran yang sangat vital. Masa ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merenungkan pilihan mereka secara bijaksana, tanpa adanya tekanan atau pengaruh berlebihan dari aktivitas politik. Masa tenang menjadi saat yang penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan calon pemimpin mereka dengan hati-hati, setelah menjalani proses kampanye dan mendapatkan informasi yang cukup. Pada Pilkada Serentak 2024, pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk menghormati dan menjaga kesucian masa tenang ini.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masa tenang Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan. Bawaslu mengadakan patroli pengawasan guna memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama periode tersebut. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan untuk menjaga agar masyarakat mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketenangan masa tenang.
Patroli pengawasan ini dimulai pada H-3 pemungutan suara, yaitu pada 23 hingga 26 November 2024, dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari panitia pengawas di tingkat kecamatan, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Bawaslu saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
Selain patroli pengawasan, Bawaslu juga melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran, seperti serangan fajar yang sering terjadi menjelang hari pencoblosan. Serangan fajar, yang melibatkan praktik politik uang, bisa merusak integritas Pemilu. Jika ditemukan pelanggaran saat patroli masa tenang, Bawaslu berjanji untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Penanganan pelanggaran Pilkada ini menunjukkan keseriusan lembaga negara dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetap terjaga. Dengan langkah tegas ini, Bawaslu bertujuan untuk menciptakan Pilkada yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bersih dan transparan.
Masyarakat Jakarta, serta masyarakat di daerah lain yang akan mengikuti Pilkada 2024, diharapkan dapat memanfaatkan masa tenang untuk merenungkan pilihan mereka dengan penuh tanggung jawab. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengingatkan agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh oleh kegiatan atau pengaruh yang dapat merusak ketenangan ini.
Selain itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk mematuhi prinsip dasar Pemilu yang sehat, seperti kebebasan, kerahasiaan, dan tanpa paksaan. Masa tenang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih dengan hati nurani, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak luar yang dapat menyesatkan pilihan mereka.
Penting juga untuk mengingat bahwa masa tenang bukan hanya berarti tidak adanya kampanye, tetapi juga tentang menjaga ketenangan mental masyarakat dalam memilih. Selama periode ini, tidak ada kegiatan yang boleh mengganggu proses pemilih untuk berpikir dengan jelas dan rasional. Kampanye yang berlebihan atau kegiatan yang bisa dianggap sebagai kampanye terselubung sangat dilarang.
Salah satu contoh pelanggaran yang sering muncul dalam Pilkada adalah kegiatan pengumpulan massa atau acara yang secara tidak langsung mendukung salah satu calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah pelanggaran serius yang harus dihindari oleh semua pihak agar masa tenang bisa dijalani dengan baik.
Pada saat yang sama, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah melalui aparat keamanan berperan dalam menjaga ketertiban umum, sementara lembaga pengawas seperti Bawaslu berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi.
Sementara itu, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketenangan di lingkungan mereka, tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas, dan mengikuti aturan yang berlaku. Setiap elemen masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan Pilkada berjalan dengan transparan dan bebas dari kecurangan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, juga menekankan bahwa Pilkada serentak di Jakarta harus menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam menjaga kualitas demokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki pengaruh yang besar terhadap suasana demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, menjaga suasana yang damai selama masa tenang sangat penting untuk kelancaran proses pemilu yang lebih luas. Jakarta memiliki peran strategis dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai dan kondusif, yang bisa diikuti oleh daerah lain di seluruh Indonesia.
Dengan demikian, masa tenang Pilkada 2024 bukan hanya soal tidak adanya kegiatan kampanye, tetapi juga tentang memelihara kedamaian, ketertiban, dan integritas dalam proses pemilihan. Komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat akan memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang sah serta kredibel untuk memimpin daerah
Akhirnya, melalui kerjasama antara semua pihak dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Indonesia. Dengan mempertahankan integritas masa tenang, kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
