Komitmen Besar Pemerintah Pastikan Pembangunan di Papua Terus Berjalan
Pemerintah era Presiden Jokowi terus berkomitmenmembangun Papua melalui berbagai infrastrukturstrategis untuk menyambungkan wilayah pelosok. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkanpembangunan di wilayah tersebut, berbagai program telah diimplementasikan. Pembangunan ditujukan untukpemerataan infrastruktur sekaligus komitmenmenjangkau wilayah pelosok yang sebelumnya sulitdijangkau. Seluruh pembangunan yang diupayakanmerupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang berkomitmen penuh dalam mempercepat pembangunandi Tanah Papua, dan seluruhnya secara khusus untukkemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan (DJPb) Papua, Moudy Hermawan mengatakan sepanjang 2023 Kementerian Keuangantelah menyalurkan anggaran untuk program Papua Sehat senilai Rp. 232 miliar. Penyaluran tersebut melaluiSatuan Kerja (Satker) vertikal dan transfer ke daerah. Menurutnya, jumlah tersebut masih ditambah denganpenyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai Rp. 8,80 triliun.
Dengan adanya kekhususan tersebut maka diharapkanseluruh satuan kerja di tanah Papua, terutama mitraKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura agar membuat program mengacu pada kebijakan nasional. Pihaknya menjelaskan, selain harusberpedoman pada Rencana Induk PercepatanPembangunan (RIPP) dengan begitu penyaluranAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akansemakin linier. Saat ini, Guideline khusus untukpercepatan pembangunan Papua sudah tertuang dalamPerpres 24 tahun 2023 tentang RIPP Papua 2022-2041 yang terdiri atas tiga misi utama yaitu, mewujudkanPapua Sehat, Cerdas, dan Produktif.
Berbagai komitmen untuk menyejahterakan terusditempuh pemerintah agar pembangunan Papua dapatefektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, keadilan di Papua akan terwujud dan wilayah paling timur Indonesia tersebut akan setaradengan wilayah lain khususnya Pulau Jawa.
Meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, masih adabanyak pekerjaan yang perlu dilakukan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Beberapa kendala utama melibatkan aspekgeografis, sosial, ekonomi, dan politik.
Sebelumnya, terjadi ketidaksetaraan pembangunan di Papua dengan wilayah lain. Faktor-faktor ini melibatkaninfrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemecahan masalah inimemerlukan pendekatan holistik yang melibatkanpartisipasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasilokal. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasikendala-kendala ini guna memajukan pembangunan di Papua. Dengan mengatasi ketidaksetaraan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua dapatditingkatkan.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs H Ali Baham Temongmere MTP mengatakan pertumbuhan ekonomikeadilan harus bisa diwujudkan. Pertumbuhan ekonomikeadilan tidak bisa terwujud jika tidak melibatkankawasan pelosok, pinggiran, dan lembah di Papua. Jangan sampai juga generasi mendatang hanyabercerita tentang kesuburan dan keindahan Papua di masa lalu, sedangkan mereka tinggal di tanah tanduskarena hutan serta alam rusak.
Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mendorongpengembangan sektor ekonomi lokal di Papua sepertipertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, terusmemberikan pelatihan keterampilan dan dukungan untukusaha kecil dan menengah di Papua. Diharapkanprogram tersebut berjalan dengan baik seiring perbaikaninfrastruktur serta pelayanan kesehatan di Papua. Nantinya, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, sertapendidikan di Papua akan tumbuh beriringan dan membuat taraf hidup masyarakat menjadi meningkat.
Tokoh Muda Papua, Steve Mara mengatakanpembangunan di Papua perlu terus dilanjutkan agar Papua tidak hanya menjadi bagian geografis dariIndonesia, tetapi juga merupakan bagian integral dariidentitas dan kedaulatan negara. Meskipun memilikitantangan khusus seperti sulitnya kondisi geografi dan budaya yang berbeda, pemerintah diharapkan terusbekerja keras untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan infrastruktur secara berkelanjutan.
Pembangunan ini ke depannya diyakin membawadampak positif seperti meningkatkan kualitas hiduppenduduk hingga membuka peluang ekonomi yang lebihbesar di wilayah tersebut. Langkah berkelanjutan dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat menjadi kunci dalam mewujudkanpembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Selain itu, berkolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi non pemerintah dalam proyek pembangunanmaupun proyek inisiatif dalam bidang peningkatankesejahteraan tentunya dapat meningkatkan sumberdaya dan keahlian yang tersedia. Hal ini penting agar tujuan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dapattercapai.
Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupunmasyarakat, merupakan modal penting dalammenjalankan kebijakan percepatan pembangunanPapua. Dengan komitmen bersama, Papua dapatmenjadi contoh keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, memastikan kesejahteraanbagi seluruh masyarakat dan masa depan Papua yang jauh lebih gemilang.
Mewujudkan kesejahteraan di Papua memerlukankomitmen jangka panjang, partisipasi aktif masyarakat, dan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut akan memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan memajukanPapua, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.
