Oleh : Abner Wanggai )*
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan Papua dan Papua Barat. Komitmen ini diwiujudkan baik lewat pembangunan infrastruktur ataupun Sumber Daya Manusia (SDM). Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah dengan menyalurkan 1.000 Mahasiswa Papua ke BUMN hingga memperbanyak kuota warga Papua untuk mendukuki Eselon I, II, dan III.
Pertemuan Jokowi dengan beberapa tokoh Papua serta Papua Barat pekan lalu, menghasilkan beberapa poin kesepakatan. Termasuk janjinya untuk prioritaskan 1000 Mahasiswa agar bisa masuk Ke BUMN. Juga termasuk Penetapan Eselon I, II, III. Bahkan, ia menyatakan akan memaksa agar lulusan ini bisa masuk ke ranah tersebut.
Janji Jokowi ini merupakan wujud apresiatif terhadap warga Papua. Sehingga tak ada lagi kesenjangan yang terasa. Jika lulusan wilayah lain bisa masuk, pun dengan Papua. Karena tidak ada yang berbeda. Selain itu, latar belakang keputusan Jokowi ini ialah pertemuannya dengan mahasiswa asal Papua saat kunjungan ke mancanegara. Ia melihat banyak potensi di diri generasi muda Papua. Yang mana sebagian besar merupakan murid yang pandai.
Tak hanya mengatur lulusan mahasiswa Papua ini, Jokowi bakal mengatur pula mekanisme penempatan PNS asal Papua. Termasuk penempatan pejabat eselon, I, II dan III. Keputusan berlanjut saat para mahasiswa ini mulai mengutarakan kekhawatirannya. Berkenaan bagaimana kelanjutan hidup mereka setelah lulus nanti. Mereka menyatakan jika lulus di Tanah Papua akan kerja apa, dan sebagainya.
Ditengarai pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Jokowi pada akhir Agustus yang lalu. Yakni, akan mengundang tokoh Papua juga Papua Barat usai konflik disana. Jokowi berjanji akan mempercepat pemerataan perihal kesejahteraan warga Papua. Sehingga hal inilah yang memicunya untuk “memaksa” BUMN agar menerima masyarakat dari poros timur tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi menilai jika permasalahan sebetulnya adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda disana. Pun ,saat bertemu mahasiswa yang berada diluar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, rombongan tokoh Papua juga menyampaikan permintaannya akan penempatan pejabat eselon I, II dan III di kementerian atau lembaga. Proses percepatan bagi pengangkatan PNS asal Papua-pun akan segera diberlakukan. Bahkan, mereka nantinya akan diberikan kesempatan untuk bertugas ke wilayah lainnya.
Tujuan lain akan penindaklanjutan aspirasi rakyat Papua ini, Jokowi menilai jika menciptakan SDM di Papua yang lebih unggul agar kedepannya, generasi muda ini mampu hidup mandiri serta memiliki masa depan yang lebih baik. Termasuk membangun kembali tanah Papua. Bahkan, bisa ikut andil dalam pembangunan daerahnya. Mengingat, Papua sendiri telah memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga perlu SDM untuk pengelolaan lebih baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan.
Ia juga menegaskan jika prioritas setelah pembenahan infrastruktur di Papua ialah SDM nya. Abisai Rollo selaku ketua DPRD Jayapura juga menyampaikan kecemasannya, akan generasi muda yang tertinggal dalam hal pendidikan. Banyak dari mereka yang putus sekolah, menganggur hingga terlibat ke dalam masalah sosial. Hal lain yang mengakibatkan kekhawatiran ialah, adanya perubahan profil demografi. Kaitannya dengan persaingan di beragam sektor di Bumi Cendrawasih.
Abisai-pun berharap agar perubahan demografi ini tidak akan menjadi halangan. Karena ia menilai akan menghilangkan segala akses bagi pihak perintis usaha. Serta menggantikannya dengan kearifan lokal tanah adat yang telah dihormati berabad-abad.
Perubahan demografi ini sedikit banyak juga mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Kita harus berlomba-lomba dan bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Bonus demografi ini dinilai bisa menjadi berkah bagi angkatan kerja yang produktif. Yang mana tentunya akan mendominasi jumlah serapan pada pasar tenaga kerja. Namun, sebaliknya jika bonus demografi ini akan menjadi bencana jika angkatan kerja tidak mampu terserap pasar kerja dengan baik.
Kemajuan teknologi memang tak dapat dihindari. Tugas pemerintah disini ialah menggantikan job disruption dengan job creation. Sehingga tindakan pemerintah untuk membuka serta menciptakan lapangan kerja baru dinilai telah tepat.
Terlepas dari semua itu, upaya presiden dan pemerintah dalam merangkul serta masyarakat Papua patut diapresiasi. Dengan upaya ini, tentunya Papua tak akan merasa lagi dikesampingkan. Sehingga kesenjangan akan memudar berganti dengan kesetaraan. Termasuk dalam hal kesejahteraan. Harapan kedepan seluruh warga Papua akan dapat menjadi tuan di tanah sendiri. Serta mampu ikut andil dalam menciptakan stabilitas nasional untuk satu-kesatuan NKRI yang semakin kuat.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta
