Papua – Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun kesejahteraan di 4 DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua. Salah satu tujuan penambahan DOB adalah memperkuat perekonomian rakyat. Dengan bertambahnya DOB maka bertambah pula dana APBD sehingga bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua.
Permintaan rakyat Papua tercapai ketika pemerintah meresmikan 4 daerah otonomi baru. Pulau Papua yang luasnya lebih dari 400.000 KM2 terlalu besar jika hanya memiliki 2 provinsi (Papua dan Papua Barat). Oleh karena itu perlu dilakukan pemekaran wilayah agar masyarakatnya lebih sejahtera, karena pengaturannya lebih mudah (berkat dekatnya jarak ke kantor pemerintah provinsi).
Tanggal 11 November 2022, 4 provinsi baru telah berdiri di Papua. Para penjabat gubernur juga sudah dilantik, yakni Ribka Haluk sebagai penjabat Gubernur Papua Tengah, Apolo Sapanfo sebagai penjabat Gubernur di Papua Selatan, dan Nikolaus K sebagai penjabat di Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Penambahan DOB dilakukan demi masyarakat Papua. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah punya komitmen yang kuat untuk membangun kesejahteraan di Papua melalui dana Otsus (otonomi khusus).
Wapres menambahkan, pemerintah sudah membentuk BP3OKP (Badan Pengarah percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Khusus Papua). Dengan adanya BP3OKP ini maka akan terarah untuk dilakukan pengawasan-pengawasan dilapangan. Kemudian dibentuk Rencana Induk Percepatan Pembangunan Daerah Otonomi Khusus Papua (RIPPOKP). Itu semua berupa usulan-usulan dari bawah dalam proses untuk menyusun program pembangunan seperti apa.
Dalam artian, pemerintah sangat totalitas dalam membangun Papua melalui penambahan DOB. Dengan bertambahnya provinsi baru maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Ketika ada provinsi baru maka akan dibangun pula infrastruktur baru, sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih baik, begitu juga dengan finansialnya. Oleh karena itu seluruh masyarakat asli Papua baik yang bermukim disana maupun di pulau lain mendukung penuh pemekaran wilayah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembentukan 4 DOB Papua untuk mempercepat pembangunan di sana. Juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam artian, saat ada provinsi baru maka pembangunan akan dipercepat. Penyebabnya karena ada penambahan dana APBN dari pemerintah pusat.
Logikanya, selama ini Papua hanya memiliki 2 provinsi, dan dana APBN dari keduanya diwujudkan jadi infrastruktur dan fasiltias ke seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih. Namun ketika ada 5 provinsi karena ada DOB baru, maka jumlah dana APBN meningkat. Otomatis pembangunan akan meningkat karena dananya bertambah.
Pembangunan di Papua memang perlu ditingkatkan agar merata. Jadi, tak hanya kota besar seperti Jayapura atau Merauke yang mendapatkan infrastruktur bagus. Namun juga wilayah lain seperti Nabire, Yahukimo, dll. Pemerataan pembangunan sangat diperlukan agar masyarakatnya makin maju.
Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat tak hanya berupa jalan dan jembatan, tetapi juga gedung sekolah. Jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung sekolah baru, mulai dari TK sampai SMA. Anak-anak Papua bisa sekolah di sana dan tidak harus pergi ke kota lain karena di wilayahnya tidak ada SMA.
Untuk membayar SPP maka mereka bisa mengajukan beasiswa otonomi khusus (otsus). Dengan beasiswa ini maka biaya sekolah tak usah dipikirkan lagi. Beasiswa juga didapatkan bagi anak Papua yang ingin kuliah, baik di Papua maupun di Jawa, bahkan di luar negeri.
Dengan pembangunan sekolah plus beasiswa maka warga Papua akan makin maju karena pola pikirnya berubah dan jadi makin positif serta modern. Mereka yang memiliki ijazah tinggi bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Atau, mereka juga bisa merintis bisnis dan jadi wirausaha yang memiliki penghasilan tinggi. Taraf hidupnya akan meningkat.
Sementara itu, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru akan mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Daerah otonomi baru akan memecahkan masalah di Papua dan mendekatkan pelayanan publik, serta mengatasi masalah geografis. Berapapun dana otonomi khusus (otsus) yang diberi, akan tidak cukup jika ada halangan geografis.
Kondisi geografis Papua memang berbeda jauh dengan di Jawa atau Sumatera. Di Papua lebih unik karena ada kombinasi antara dataran, perbukitan, hutan, dan pegunungan. Oleh karena itu butuh pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan bandara. Tujuannya agar mempermudah mobilitas masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Nantinya jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan besar-besaran. Pertama tentu ada kantor gubernuran dan disusul dengan kantor pendukung. Selain itu akan ada jalan raya dan infrastruktur lain. Dananya didapatkan dari anggaran APBD, dan masyarakat tak perlu khawatir karena jika ada provinsi baru maka akan ada dana dari pemerintah pusat yang lebih besar. Pemerintah berkomitmen penuh untuk membangun kesejahteraan di Papua dengan menambah 4 DOB. Dengan provinsi baru maka ada anggaran baru dari pusat, yang bisa digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat Papua. Warga di Bumi Cendrawasih akan makin sejahtera.
