Kondusifitas Kamtibmas Pilkada Papua 2024 Terjamin, Aparat Keamanan Mantapkan Kesiapan
PAPUA — Kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2024 terjamin, seluruh jajaran aparat keamanan terus memantapkan kesiapan.
Liaison Officer (LO) Polda Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yoseph Enoch bersama dengan para PJU Polres dan anggotanya menggelar asistensi dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif menjelang Pilkada 2024.
Kombes Pol Andi menjelaskan bahwa asistensi tersebut adalah bagian dari proses monitoring pelaksanaan tugas pengamanan.
“Selaku Kasatgas Operasi Mantap Praja Wilayah Polda Papua Pegunungan sehingga saya kesini juga sekaligus melakukan kegiatan asistensi di beberapa Polres terkait,” katanya.
“Dengan peninjauan kesiapan jajaran dalam hal agenda nasional Operasi Mantap Praja Cartenz – 2024 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara,” tambah Kombes Pol Andi.
Lebih lanjut, aparat keamanan terus berupaya untuk membangun kebersamaan dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk saling bersinergi bersama.
Sinergitas tersebut agar mampu menjaga kamtibmas yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
“Kita semua berharap segala proses Pilkada tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan baik, terutama di wilayah Papua Pegunungan yang notabene merupakan wilayah yang sangat rawan,” ujar Kombes Pol Andi.
“Sehingga kita semua bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar semua Proses Pilkada tanggal 27 November hingga penetapan berjalan dengan baik tanpa adanya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, berkaitan dengan pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua Selatan melibatkan orang asli Papua (OAP) untuk ikut serta dalam mengawasi berjalannya Pilkada.
Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Papua Selatan Muhammad Muhajir mengatakan, Bawaslu Papua Selatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya melibatkan berbagai stakeholder diantaranya adalah orang asli Papua.
“Tujuannya adalah, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah. Kami yakin seyakin-yakinnya , dengan melibatkan unsur masyarakat kita bisa sama-sama menegakkan keadilan Pemilu,” katanya.
“Kita sama-sama mengawal proses demokratisasi pemilihan kepala daerah yang ada di Papua Selatan,” pungkasnya.
