Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta Soroti Peran Pemuda dan Ekosistem Startup
Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) tengah berlangsung sejak (12/5) di Kompleks Parlemen, Jakarta, dengan agenda strategis yang tak hanya membahas kerja sama antarparlemen negara-negara Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan ekonomi digital dan berkelanjutan.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Galih Dimuntur Kartasasmita, dalam 11th Meeting of the Specialised Standing Committee on Economic Affairs and the Environment, menekankan bahwa negara anggota OKI harus menciptakan infrastruktur ekonomi yang mendukung pengembangan potensi anak muda, khususnya dalam bidang teknologi dan kewirausahaan.
“Bukan hanya Indonesia, tapi dunia itu 30% anak muda. Jadi anak muda zaman sekarang itu harus bisa dibekali oleh jalur-jalur infrastruktur ekonomi dari negaranya untuk bisa mengembangkan startup-startup sendiri,” ujar Galih
Galih menjelaskan bahwa penurunan tren startup pasca-2019 merupakan proses normalisasi, bukan kemunduran.
“Startup menurun bukan karena negative reasoning, tapi karena normalisasi. Sekarang yang harus dicari adalah startup-startup yang benar-benar baru dan inovatif sesuai zaman sekarang,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan model positif dari Aljazair yang membuka akses investasi dan inkubator startup.
“Kita juga harus bisa membekali anak-anak kita kalau mau masuk ke luar negeri. Tapi dalam skema PUIC, artinya kita bicara dulu di antara negara-negara anggota untuk bisa saling mendukung dan mengembangkan potensi ini,” tambah Galih.
Sebelumnya, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memastikan bahwa konferensi berjalan lancar dari sisi agenda hingga pengamanan.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi PUIC ke-19,” kata Mardani.
Ia menegaskan pentingnya pembahasan isu-isu strategis seperti peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda, pembangunan berkelanjutan, serta solidaritas terhadap kawasan konflik, termasuk Palestina.**
