Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat agar Presiden kedua RI Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional kian menguat. Sejumlah organisasi, tokoh politik, dan komunitas menyampaikan alasan historis, sosial, hingga ekonomi yang dinilai mempertegas jasa besar Soeharto bagi Republik Indonesia.
Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menekankan dampak kebijakan era Soeharto terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi daerah penghasil komoditas.
“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” ujar Irfan Ahmad Fauzi.
Dukungan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR, Nurul Arifin, menilai rekam jejak Soeharto pada masa pemerintahannya memberikan fondasi stabilitas dan arah pembangunan yang jelas.
“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” kata Nurul Arifin.
Dari organisasi keagamaan, Persatuan Islam (Persis) menyuarakan apresiasi atas pengabdian Soeharto sepanjang hidupnya. Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Siyasah dan Kebijakan Publik PP Persis, Muslim Mufti, menyebut komitmen Soeharto dalam mempertahankan kedaulatan bangsa semasa revolusi.
“Sepanjang hidupnya, pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau dengan gigih melakukan perjuangan kemerdekaan, di mana Soeharto berperan sebagai perwira militer yang aktif berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari tentara Beland,” tegas Muslim Mufti.
Elemen relawan turut menyatakan dukungan. Ketua Relawan Exponen 08, M Damar, menilai capaian strategis seperti swasembada pangan dan stabilitas sosial menjadi alasan kuat penganugerahan gelar.
“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang,” ucap M Damar.
Sejalan dengan itu, dukungan juga datang dari tokoh adat. Ketua Umum DPP Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII), Paulus Sinambela, menilai situasi nasional pada masa Soeharto relatif kondusif untuk pembangunan.
“Dimasa pemerintahan beliau kondisi ekonomi, politik, budaya dan pembangunan berjalan dengan baik. Tak ada kegaduhan dan keriuhan semua tenang dan tentram,” ujar Paulus Sinambela.
Dari unsur organisasi kemasyarakatan yang berakar dalam sejarah politik Indonesia, Ketua Umum PPK Kosgoro, Hayono Isman, menegaskan komitmen Soeharto terhadap persatuan nasional sebagai dasar dukungan penganugerahan gelar.
“Salah satu pertimbangan utama dukungan penganugerahan pahlawan adalah komitmen Soeharto selama menjabat Presiden RI pada 1967-1998, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila,” tutur Hayono Isman.
Dukungan juga disuarakan elite partai politik. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Firman Soebagyo, menggarisbawahi pentingnya membaca sejarah secara jujur dan menempatkan jasa Soeharto dalam konteks kebangsaan.
“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional, Ini bukan soal politik kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” kata Firman Soebagyo.
Mengemuka jelang Hari Pahlawan, rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan konsolidasi dukungan lintas sektor—petani, tokoh agama, legislatif, relawan, hingga organisasi kemasyarakatan—yang menilai kontribusi Soeharto signifikan bagi stabilitas, pembangunan, dan persatuan bangsa. Pemerintah diharapkan menimbang masukan publik secara komprehensif sesuai mekanisme penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
