Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta dampak konflik geopolitik internasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja secara terpadu untuk merespons berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi sektor ketenagakerjaan.
“Kita terus dalam koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto). Jadi kalau teman-teman lihat sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
Ia mencontohkan penanganan persoalan pasokan gas yang berdampak pada industri.
Menurutnya, pemerintah segera menyiapkan berbagai solusi, termasuk relaksasi kebijakan perpajakan, guna menjaga aktivitas usaha tetap berjalan dan mengurangi risiko PHK.
“Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita satu tim kita terus monitor,” ujarnya.
Yassierli juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan peluncuran Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai bagian dari upaya penguatan mitigasi ketenagakerjaan.
“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini lagi menunggu momen launching-nya,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah antisipatif terhadap dampak ketidakpastian global, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah.
“Kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” ujar Afriansyah.
Menurutnya, kondisi global saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan situasi agar dampaknya terhadap pasar tenaga kerja dapat diminimalkan.
Selain langkah mitigasi, pemerintah juga memperluas program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kuota Program Magang Nasional ditingkatkan dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta pada 2026 untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan.
“Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insyaallah lowongan sekitar 150 ribu,” jelas Afriansyah.
Pemerintah juga membuka 70 ribu kuota pelatihan vokasi nasional melalui balai pelatihan kerja. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga ketahanan pasar kerja nasional di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.
