Wujudkan Indonesia Emas 2045, Pemerintah Perluas Sekolah Rakyat di Seluruh Daerah

Oleh: Idrus Akmali Ikhlam (*

Pendidikan selalu menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Konstitusi kita, UUD 1945, secara jelas menegaskan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itu, lahir berbagai program yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu terobosan terbaru pemerintah adalah Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang kini siap diresmikan di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mempertegas komitmen negara dalam menuntaskan wajib belajar, tetapi juga menjadi strategi nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pendidikan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis dalam menuntaskan wajib belajar, terutama di kalangan masyarakat miskin ekstrem. Ia menilai bahwa dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat, dan pada gilirannya, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Program ini dipandangnya bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Implementasi program ini mulai terlihat nyata di berbagai daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan di Pontianak bersifat gratis, sehingga tidak membebani keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial terkait batas akhir pendaftaran. Menurutnya, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan pendekatan gratis dan berbasis arahan pusat, program ini diyakini mampu menjangkau anak-anak yang sebelumnya terpinggirkan oleh keterbatasan ekonomi.

Tidak hanya di Kalimantan Barat, semangat menghadirkan pendidikan merata juga tampak di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie, menjelaskan bahwa tiga sekolah rakyat rintisan di wilayahnya telah mulai berjalan dan menjadi tonggak awal bagi perluasan akses pendidikan di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok masyarakat rentan, seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Kehadiran Sekolah Rakyat, menurutnya, menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.

Sementara itu, di Maluku Tengah, Sekolah Rakyat dipandang sebagai wujud kepedulian nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Assisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Maluku Tengah, Halid Pattisahusiwa, menilai bahwa program ini memiliki visi besar untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Ia juga menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, Sekolah Rakyat bukan hanya program jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat jelas bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas tantangan klasik di dunia pendidikan: akses, kualitas, dan kesetaraan. Selama ini, banyak anak bangsa yang harus berhenti sekolah bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena keterbatasan biaya dan fasilitas. Program ini menghadirkan harapan baru, di mana setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun kondisi sosial, memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Lebih dari itu, Sekolah Rakyat memperkuat paradigma bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Kehadirannya membuktikan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kesenjangan sosial. Justru sebaliknya, negara hadir di tengah rakyat untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua anak bangsa.

Namun, tentu saja, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan orang tua untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan Sekolah Rakyat. Partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawasi jalannya program akan menjadi kunci agar visi mencerdaskan bangsa benar-benar tercapai.

Program Sekolah Rakyat adalah bukti nyata komitmen negara untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali. Kehadirannya menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah, melainkan hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, mari kita dukung bersama keberlanjutan program ini dengan penuh keyakinan. Dengan Sekolah Rakyat, Indonesia sedang menapaki jalan menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing. Mari percaya bahwa melalui pendidikan, bangsa ini akan semakin kuat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa.

(* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik