Oleh : Abner Wanggai )*
Konflik di Papua kerap meninggalkan luka dan korban jiwa. Aksi keji yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tersebut, rupanya menjadi sumber konflik bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.
Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR menyatakan pihaknya terus mendukung pemerintah bersama TNI-Polri dan BIN mengambil langkah yang tepat mengatasi konflik di Papua. Pihaknya meminta pemerintah tidak perlu ragu melakukan penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Menurut Bamsoet, tindakan pemerintah ini sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Karena pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.
MPR juga sepakat dengan pemerintah yang meningkatkan kinerja intelijen agar dapat diketahui teknik dan cara untuk mengatasi secara menyeluruh persoalan gangguan keamanan di Papua tersebut.
Selain itu, MPR juga meminta pemerintah dan aparat TNI-Polri berkomitmen untuk terus memproses atau melakukan penindakan terhadap KKB yang telah ditingkatkan statusnya menjadi separatis teroris secara tegas.
Pada kesempata berbeda, Torius Tabuni selaku pengamat Papua menilai konflik di Papua telah berkepanjangan dan semakin melebar dari inti permasalahan.
Torius meyakinkan, dalam kehidupan nyata bahwa situasi di Papua tidak semeresahkan apa yang diisukan oleh kelompok separatis.
Ia juga menyatakan bahwa kelompok separatis di Papua sudah mulai merambah dua sektor rawan, yakni pergolakan senjata dan ranah politik.
Bahkan ia menambahkan, dinamika yang terjadi di Papua lebih bermula dari eksistensi dan ancaman kelompok separatis itu sendiri.
Dalam kajian Torius, berbagai kelompok separatis selalu mencari cari kelengahan aparat untuk melakukan teror.
Torius menemukan fakta, bahwa konflik Papua bukanlah disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan atau faktor rakyat Papua, tetapi lebih dikarenakan oleh kelompok separatis.
Kelompok teroris dan separatis tersebut mencoba mengganggunya dengan melakukan penembakan sehingga ketika terdapat penindakan maka mulai dihembuskan isu tentang pelanggaran kemanusiaan.
Di mata Torius, konflik Papua bisa diselesaikan kelompok separatis agar tidak ikut campur tangan.
Alasannya, setiap pembangunan dan kemajuan yang muncul di Papua, akan dimentahkan oleh asumsi negatif yang terus dimanfaatkan oleh kelompok separatis.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan tindakan kekerasan dan aksi teror yang dilakukan oleh KKB di tanah Papua sudah mengerikan. Hal itulah yang mendasari pemerintah untuk melabeli KKB sebagai teroris.
Paulus menuturkan bahwa perbuatan KKB sudah sangat mengerikan. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan tetapi juga menyasar warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.
Pada bulan Mei 2021 lalu, KKB juga berulah dengan membakar fasilitas umum, seperti perumahan guru, puskesmas, hingga gedung sekolah di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Perusakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah tentu saja telah menunjukkan bahwa KKB telah menyatakan perang kepada pemerintah.
Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, menyebutkan sempat terjadi aksi baku tembak.
Saat kejadian, aparat keamanan yang berada di Kota Ilaga melihat kepulan asap tebal dari arah Bandara Aminggaru. Selanjutnya, dilakukan pemantauan menggunakan drone dan didapati beberapa fasilitas bandara dalam keadaan terbakar.
Fakhiri menuturkan aparat keamanan gabungan telah menuju ke lokasi kejadian, hingga akhirnya terjadi kontak senjata selama 1 jam.
Selain itu, KKB juga menewaskan Habel Halenti, dimana Habel Halenti dinyatakan tewas akibat tembakan di belakang leher. Saat itu Habel sedang bersama rekannya Muhammad Alif yang diketahui selamat dari serangan KKB.
Alif menuturkan, Habel Halenti sempat memohon ampun agar dirinya tidak dibunuh oleh anggota KKB. Namun Habel tetap diserang hingga terdapat luka tembak di lehernya.
Aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB tentu menjadi ancaman yang serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Sampai kapanpun, Papua dan Papua Barat akan menjadi bagian dari NKRI, sehingga keutuhan wilayah Indonesia harus tetap dijaga, jangan sampai ada pihak yang merongrong keutuhan bangsa Indonesia, apalagi dengan cara menebar teror dan mengancam keamanan.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang
