Badung – Pelaksanaan KTT Archipelagic and Island States (AIS) yang berlangsung pada 11 Oktober 2023 di Bali diyakini akan memberikan manfaat bagi para nelayan.
Terkait hal itu, Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager, Abdul Wahib Situmorang (Ucok) mengatakan, para nelayan tradisional sekarang tidak bisa lagi mengandalkan petunjuk-petunjuk alam, karena ada perubahan iklim. Maka petunjuk-petunjuk alam itu harus dikombinasikan dengan petunjuk-petunjuk ilmu pengetahuan.
“Nah, salah satu yang didorong melalui forum ini adalah mendorong sebanyak mungkin teknologi yang berbasis ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan nelayan-nelayan tradisional kita,” kata Ucok
Lebih lanjut, Ucok menjelaskan sebenarnya di Indonesia sudah ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang rutin menyampaikan informasi mengenai cuaca, yang sangat penting untuk nelayan ketahui sebelum menangkap ikan ke laut. Namun, hal itu saja tidak cukup. Diperlukan teknologi pendukung lainnya guna memberikan informasi kepada nelayan dimana letak yang tepat untuk menjala ikan di laut dan lainnya.
“Kejadian penting yang nelayan kita perlu tahu, mengenai teknologi yang bisa dipergunakan nelayan-nelayan kita untuk tahu ikannya ada di mana, jenisnya apa, berapa banyak volumenya, itu ada teknologi sekarang ini,” ujarnya.
Menurutnya, dengan penggunaan teknologi diharapkan bisa menghemat waktu para nelayan dalam menangkap ikan di laut.
“Itu beberapa manfaat-manfaat yang bisa dirasakan langsung nelyan kita, melalui forum AIS ini karena taglinenya dalah mendorong sebanyak mungkin inovasi-inovasi sebanyak mungkin cara baru mengatasi tantangan mengoptimalkan potensi ekonomi laut yang ada,” ujarnya.
Selain itu, kata Ucok, forum ini juga sudah menginisiasi pengalaman dari berbagai negara yang telah sukses menerapkan teknologi untuk membantu para nelayan menangkap ikan.
“AIS forum memfasilitasi tukar menukar informasi keahlian tersebut, kita bisa mendatangkan ahli dan juga masyarakat tersebut yang terbukti ke negara lain yang bisa diimplementasikan ke negara kita, people to people, approach itu kan lebih efektif dibandingkan pemerintah yang datang,” pungkasnya.
Sementara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake, mengungkapkan pertemuan itu akan membahas mengenai implementasi ekonomi biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sampah laut yang masuk dalam penanggulangan polusi laut, serta tata kelautan dan kemaritiman.
Menariknya, illegal fishing juga akan dibahas dalam KTT AIS 2023. Kendati demikian, ia menegaskan sebenarnya pembahasan tidak difokuskan pada illegal fishing, melainkan kepada penangkapan ikan yang aman.
“Tetapi ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Kita harapan semunya secara bersama bahu membahu mengatasi tantangan dan ancaman terhadap laut tersebut,” kata Ayodhi
