Oleh : Muhammad Hasyim )*
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum untuk pertama kalinya akan diselenggarakan Indonesia di Bali pada 10-11 Oktober 2023 mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah forum internasional bagi negara-negara pulau dan kepulauan. KTT AIS Forum adalah inisiatif global yang mempertemukan negara kepulauan untuk mengambil bagian dalam forum kolektif guna mengatasi tantangan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, polusi laut, manajemen darurat, dan peningkatan perikanan berkelanjutan.
Forum ini merupakan lanjutan dari diskusi sampingan pada Konferensi Kelautan 2017 di New York City dan konferensi lanjutan Forum Kepulauan dan Negara Kepulauan di Jakarta pada tahun 2017, lahirlah pemahaman bersama di antara negara-negara peserta AIS. Forum Negara Kepulauan dan Kepulauan kemudian secara resmi dibentuk melalui adopsi Deklarasi Bersama Manado pada Pertemuan Tingkat Menteri pertama negara-negara peserta pada tanggal 1 November 2018.
Sejak awal pembentukan, AIS dirancang sebagai forum terbuka, inklusif, yang akan menjadi simpul kerja sama dan kolaborasi konkret berbagai negara-negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Kerja sama AIS Forum fokus ke empat area kerja sama utama bidang pembangunan dan kelautan yakni implementasi ekonomi biru (circular economy), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut terutama sampah plastik di laut, dan tata kelautan dan kemaritiman yang lebih baik.
KTT AIS Forum akan membahas sederet isu penting mulai dari ekonomi biru (blue economy), penanggulangan sampah di laut, hingga illegal fishing. Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang mengatakan AIS Forum akan berdampak positif bagi nelayan. Ia melanjutkan bahwa dalam konteks menjaga dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan, dibutuhkan berbagai solusi pintar yang relevan dengan situasi saat ini. AIS Forum hadir untuk menawarkan dan mengerjakan solusi yang dapat diterapkan baik oleh negara maju maupun berkembang.
AIS Forum telah melakukan berbagai kegiatan di negara pulau dan kepulauan. Di antaranya pelatihan kewirausahaan bagi anak muda dan pelaku usaha di Vanuatu dan kerja sama di Fiji berupa penyebaran alat pengukur kesehatan laut. Sepanjang 2023, AIS Forum juga akan melakukan kegiatan di Jamaika, Guyana, Papua Nugini, hingga Britania Raya. Forum ini dinilai tidak hanya menjadi forum yang bertemu dalam setahun sekali, tetapi dirancang untuk melakukan kegiatan nyata bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, terutama anak muda dan perempuan. Bersama-sama memecahkan masalah negara kepulauan seperti perubahan iklim, pencemaran laut terutama sampah plastik, hingga mengelola laut.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyebutkan, dalam KTT nanti akan kembali menekankan tentang perlunya negara-negara AIS menguatkan komitmen dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Menurutnya, AIS Forum menjadi penting sebagai wadah bagi negara-negara pulau dan kepulauan untuk berkontribusi dalam menghadirkan resolusi bagi masalah-masalah global serta menggaungkan suara dan perhatian bagi negara-negara kepulauan.
Selain itu, Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara Pulau dan Kepulauan Tahun 2023 atau KTT Archipelagic and Island State Forum (KTT AIS Forum 2023). Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penanggung jawab terselenggaranya KTT AIS di Indonesia 2023. Wakil Ketua I adalah Menteri Luar Negeri, Wakil Ketua II Penanggung Jawab Bidang Substansi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Adapun Anggota Penanggung Jawab Bidang Substansi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan menteri terkait lainnya. Dalam Keppres tersebut, disebutkan bahwa penanggung jawab bidang substansi bertugas, di antaranya, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bidang substansi dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023. Selain itu, menyusun dan menyiapkan rencana kerja, anggaran dan pelaporan kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang substansi dalam mendukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk disampaikan kepada pengarah.
Tugas lainnya yaitu melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait bidang substansi dengan negara-negara, organisasi internasional, mitra internasional lain, dan peserta KTT AIS Forum 2023. Selain penanggung jawab bidang substansi, Presiden juga membentuk tim penanggung jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, Logistik dan Infrastruktur, Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media, Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Penanggung Jawab Bidang Kesehatan. Sementara, Presiden Jokowi menjadi pengarah yang memimpin Panitia Nasional KTT AIS. Selain Presiden, anggota pengarah yakni Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Maka dari itu, harapan-harapan dari para pemimpin negara, bagaimana KTT AIS Forum ini kedepannya terus berkembang menjadi sebuah international organization yang dapat membantu kemaslahatan para islanders atau penduduk di negara pulau dan kepulauan, serta memperbaiki dan meningkatkan berbagai program dan kerja yang selama ini telah dilakukan oleh AIS Forum. Pesan dari Presiden Joko Widodo agar tidak ada isu politik yang akan dibahas pada KTT AIS 2023, tetap fokus pada tujuan terselenggaranya KTT AIS.
)* Penulis merupakan Pemerhati Masalah Sosial
