Kuota BSPS Naik Signifikan, Pemerintah Percepat Renovasi Rumah Subsidi
Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat renovasi rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini progres yang baik dan harus terus kita dorong agar seluruh bantuan dapat segera direalisasikan,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan bahwa capaian program BSPS di berbagai daerah, termasuk Surabaya, menunjukkan tren positif. Dari total 1.200 unit bantuan yang dialokasikan, sebanyak 600 unit telah terverifikasi hingga awal Mei.
Hal ini menjadi indikator bahwa program berjalan sesuai target dan perlu terus dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan program BSPS.
Ia menyebutkan bahwa kuota bantuan mengalami peningkatan signifikan di berbagai wilayah sebagai bentuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni.
“Hari ini kami meninjau langsung usulan calon penerima Program BSPS bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Pemerintah terus memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi.
“Ini hasil gotong royong agar penanganan rumah tidak layak huni bisa dipercepat,” lanjutnya.
Peningkatan kuota BSPS juga terlihat di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan dari 655 unit menjadi 3.000 unit pada tahun 2026.
Sementara di Jawa Timur, jumlah bantuan bahkan mencapai 33.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat program perumahan rakyat.
Maruarar menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas.
“Yang kami lakukan bukan sekadar memperbaiki rumah, tetapi juga membangun harapan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program dilakukan tanpa pungutan biaya. Transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan efektivitas program.
“Kami pastikan program ini tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan. Ini wujud nyata kehadiran negara,” pungkasnya.
Dengan peningkatan kuota yang signifikan BSPS menjadi instrumen penting dalam mempercepat renovasi rumah subsidi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Program ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
[w.R]
