Oleh : Dinia Yulia Rahmah )*
Pesta demokrasi rakyat, Pemilu 2024 sudah di depan mata, berbagai upaya dan kebijakan pun dilakukan demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Pemilu merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Sebab, melalui Pemilu rakyat Indonesia akan menentukan pemimpin bangsa yang dapat membawa Indonesia pada kemajuan dan kesejahteraan.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kontestasi Pemilu juga menjadi ajang penyebaran hoax dan ujaran kebencian, khususnya yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini tentu dapat mengancam kedamaian dan kondusifitas Pemilu 2024.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terdapat 840 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Besarnya pesta demokrasi yang akan digelar ini membuat tantangan yang akan dihadapi juga semakin besar. Untuk itu, tata kelola, mekanisme distribusi, dan pengamanan Pemilu harus akuntabel serta berintegritas.
Dengan demikian akan terwujud kontestasi politik yang berkualitas, damai dan sejuk, tanpa hoax maupun ujaran kebencian. Sehingga Pemilu 2024 bisa menghasilkan solusi terbaik untuk berbagai persoalan bangsa. Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada penyelenggara Pemilu agar berani mengontrol secara tegas dan mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan selama proses penyelenggaraan Pemilu.
Senada dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga berpesan agar segenap elemen bangsa mampu mewujudkan demokrasi yang matang. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mengedepankan ide, gagasan, dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dan merupakan hal yang lumrah apabila menjelang kontestasi Pemilu, temperatur politik akan menghangat. Hal tersebut sebagai indikasi dinamika demokrasi.
Ma’ruf Amin menyebut pendewasaan demokrasi, dapat dilakukan antara lain dengan memberikan literasi dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pembangunan demokrasi hendaknya juga menjadi komitmen kolektif yang mampu merangkul keberagaman warga bangsa. Dengan begitu, partisipasi aktif warga negara sebagai satu penanda kematangan demokrasi juga akan terus meningkat.
Tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,93% pada 2019, diharapkan dapat meningkat pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, Wapres Ma’ruf Amin meminta agar seluruh elemen masyarakat menghindari tiga isu krusial yang akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Pertama, penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar Pemilu. Kemudian, politik identitas, serta politik uang. Kemudian Ma’ruf Amin juga menambahkan bahwa proses demokrasi yang lebih baik akan membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan.
Untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai, maka seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berkualitas. Masa kampanye harus bebas dari hoax atau berita bohong, SARA dan ujaran kebencian, serta politik identitas maupun politik uang. Sementara para elite politik, terutama peserta kontestasi Pemilu harus dapat menyampaikan gagasan yang positif dan adu ide-ide atau konsep yang bermanfaat untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan ini justru dijadikan ajang untuk saling menyebarkan kebohongan dan kebencian.
Perkembangan teknologi di era digital juga turut mempengaruhi jalannya Pemilu 2024, karena telah mendorong akses dan penyebaran informasi menjadi tanpa batas serta tidak terkontrol. Akibatnya, banyak dari masyarakat yang tanpa sengaja menyebarkan berita bohong karena misinformasi, hingga menimbulkan ujaran kebencian. Untuk itu, menjelang masa kampanye Pemilu 2024, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk ekstra waspada terhadap penyebaran konten hoax, terutama melalui media sosial, yang dibuat untuk saling menjatuhkan peserta Pemilu.
Penyesuaian diri bagi para pengguna media sosial pun menjadi penting, agar masyarakat tidak salah dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti saat ini, diantaranya adalah melalui kecerdasan literasi digital. Dengan kecerdasan literasi ini, maka masyarakat akan lebih bisa menyaring mana informasi yang benar dan pantas untuk dipercaya, dan mana informasi yang hoaks dan menyesatkan sehingga perlu dieliminasi. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk dapat terus meningkatkan literasi digital sebagai upaya menangkal hoax.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja juga menyampaikan bahwa literasi digital akan membuat masyarakat, khususnya pemilih bisa mendapatkan informasi dengan benar dan tidak menyesatkan. Literasi digital penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mencerna dan melakukan filtrasi terhadap informasi yang terlalu banyak dan cenderung menyesatkan. Dengan demikian, nantinya pemilih pemula bisa memilih dengan baik siapa pun pemimpin pilihannya.
Semua pihak berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, sesuai dengan prinsip demokrasi. Meskipun kompetisi politik berlangsung keras, namun masyarakat tidak mengorbankan kesatuan dan ruang nalar. Oleh sebab itu, pemerintah tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa adalah momen politik yang sangat penting. Untuk itu, Pemilu 2024 tidak boleh sampai menyebabkan perpecahan, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.
)* Penulis Merupakan Aktivis Pemuda Cinta Demokrasi
