Lukai Masyarakat Sipil, DPR RI Dukung Penuh Pemerintah Menindak Tegas OPM
Jakarta – Tim Gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke-16 yang menjadi korban pembantaian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban yang berhasil diidentifikasi bernama Ferdina Buma, yang merupakan seorang pekerja pendulang emas.
“Diidentifikasi sebagai Ferdina Buma, lahir di Nabire pada 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, dan berdomisili di Jalan Nabire-Ilaga KM 36, Kampung Rumusu, Papua Tengah,” jelas Karumkit RS Bhayangkara TK II Jayapura, AKBP Romy Sebastian.
Romy memastikan semua jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga.
“Ini adalah tanggung jawab kami sebagai bagian dari Polri dan tim kemanusiaan. Kami hadir bukan hanya untuk memberi kepastian identitas, tapi juga untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di tengah duka,” tuturnya.
Upaya evakuasi pun masih berlanjut. Dua korban selamat berhasil ditemukan setelah delapan hari bersembunyi di hutan.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan proses penyisiran masih dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal.
“Dua korban selamat ini berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di hutan selama delapan hari. Alhamdulillah, mereka berhasil ditemukan dalam kondisi selamat,” ujar Yusuf.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira turut mengecam aksi brutal OPM di Yahukimo.
Menurut Andreas, tindakan kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil tidak bisa dinormalisasi, apalagi dibenarkan dengan dalih perjuangan politik yang kerap digaungkan kelompok separatis.
“Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” tegasnya.
Andreas menyebut bahwa serangan OPM adalah pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dijamin konstitusi. Ia menolak narasi yang mencoba mempropagandakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan sah.
“Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peristiwa berdarah di Yahukimo harus menjadi refleksi bersama bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Perlindungan HAM harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh.
“Tentunya berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah patut diapresiasi, namun tragedi ini harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Andreas mendorong sinergi lintas sektor—menggabungkan aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan dialog damai—sebagai strategi utama menghadapi propaganda kelompok separatis yang menyesatkan.
Di tengah maraknya disinformasi dan propaganda kelompok separatis, publik harus lebih waspada. Kekejaman OPM bukan perjuangan, melainkan teror terhadap sesama anak bangsa yang harus dilawan bersama.
[edRW]
