Jakarta — Ketua Centra Initiative dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis, Al Araf mengatakan bahwa dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang adalah sebuah ajang untuk saling bersaing program.
Program yang ditawarkan oleh para calon pemimpin tersebut haruslah untuk kemajuan rakyat. Justru, para peserta Pemilu bukan malah menjual kebencian, apalagi sampai menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Dengan tegas, dirinya menjelaskan bahwa memang politisasi SARA harus bisa dihilangkan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Pasalnya, ketika praktik tersebut masih dilakukan tentu akan menyebabkan terjadinya polarisasi tajam di masyarakat dan menimbulkan konflik.
Lebih lanjut, menurut Al Araf juga sangat penting adanya netralitas yang dimiliki para aparat sebagaimana amanat Undang-Undang (UU).
Karena, ketika ada aparat yang sangat terlihat keberpihakannya dalam mendukung kandidat tertentu dalam Pemilu, hal tersebut melanggar hukum.
“Jika terdapat keberpihakan pada satu kandidat dengan dukung mendukung maka itu bentuk pelanggaran hukum dan undang-undang sehingga harus dihukum,” katanya.
Mengenai netralitas dari para aparat, Al Araf kemudian berpesan kepada Bawaslu untuk meningkatkan pengawasannya.
Dirinya berkaca dari berjalannya Pemilu di tahun-tahun sebelumnya yang ternyata masih saja ada keterlibatan oknum aparat untuk mendukung salah satu kontestan pemilu dengan terang-terangan.
Praktik keberpihakan yang dilakukan oleh aparat menurutnya memang merupakan hal yang tidak ada untungnya dan justru melemahkan profesionalisme.
“Secara politik, tidak ada untungnya prajurit TNI maupun anggota Polri ikut dukung mendukung salah satu kandidat karena nanti kalau kandidatnya kalah jabatan mereka akan dipertaruhkan,” ujar Al Araf
“Sehingga tidak ada untungnya anggota TNI dan Polri ikut dukung mendukung salah satu kandidat karena itu akan melemahkan profesionalisme mereka,” tegasnya.
