Anak Adat Malamoi yang juga merupakan, Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat, Cartensz I. O Malibela menyesalkan banyaknya kepentingan yang hadir di penghujung jelang pengesahan Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi, saya harap semua pihak dapat menahan diri. Karena, saat ini sudah dipenghujung lalu ada banyak kepentingan yang masuk, seperti penambahan pemekaran, penambahan wilayah, pengurangan wilayah, serta hadirnya sekelompok orang yang meminta nama Provinsi Papua Barat Daya di ganti dan masih banyak lagi,”jelasnya kepada Radar Sorong, Sabtu (10/9). Menurut Cartensz perjuangan untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya hampir 20 tahun, sehingga sudah banyak pejuang yang telah meninggal dunia. Cartensz mengatakan awalnya Provinsi Papua Barat Daya tidak masuk, hanya 3 provinsi di wilayah Provinsi Papua yang disetujui untuk di mekarkan.
“Akan tetapi karena manuver tim yang dipimpin Lambert Jitmau, akhirnya direspon baik oleh Pemerintah pusat. Makanya, seluruh pihak menahan diri dan memberikan dukungan kepada tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diketuai eh Drs. Ec Lambert Jitmau dan Yosafat Kambu berserta rekan-rekan,”ujarnya. Selain itu, Cartensz menegaskan tidak boleh nama suku lain dimarjinalkan dan suku lain diangkat, nama Provinsi Papua Barat Daya sangat tepat, karena pada wilayah bawahan yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota khusus untuk orang Papua memiliki sub-sub suku, sehingga tidak bisa mempergunakan nama dari salah satu suku.
“Tidak boleh suku lain dimarjinalkan, dan lain diangkat melalui nama suku. Sementara Provinsi Papua Barat Daya hadir di wilayah 6 pemerintahan. Kita berikan dukungan saja, karena selaku Putra Moi sekaligus DPR Provinsi Papua Barat, saya minta agar semua pemangku kepentingan maupun masyarakat memberikan dukungan terhadap tim,”tegasnya.
Ditambahkan Cartensz, kehadiran Provinsi Papua Barat Daya justru memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya, dan juga percepatan pembangunan diberbagai sektor.
“Saya mengimbau agar semuanya memberikan dukungan, jangan berbicara yang tidak-tidak ataupun memberikan masukan yang tidak jelas,”ujarnya.
Terkait dengan penempatan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya, tambah Cartensz bahwa Kota Sorong lebih tepat, karena tim sudah mengusulkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi dengan mempertimbangkan geografis di wilayah Papua Barat Daya.
“Karena bila ada di Kota Sorong, berada di tengah sehingga dapat terjangkau oleh daerah lainnya. Harus kita menghargai perjuangan tim untuk kehadiran masyarakat di wilayah Papua Barat daya,”pungkasnya.(juh)
