Oleh : Anggit Abimanyu )*
Jokowi telah resmi dilantik untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia di periode keduanya bersama dengan KH Ma’ruf Amin. Beberapa program pembangunan telah dicanangkan sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju. Program tersebut juga perlu mendapat dukungan publik, mengingat masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan.
Dalam masa jabatannya hingga 2045, Presiden mengungkapkan prioritas utama yang akan dikejar oleh pemerintah adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab kedepannya persaingan global akan semakin meningkat, dengan ini daya saing SDM juga akan semakin meningkat.
Jokowi juga menegaskan, bahwa Indonesia harus meninggalkan cara–cara lama. Pola yang lama. Baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan. Yaitu dengan cara mengubah yang sudah tidak efektif diubah menjadi efektif.
Manajemen tersebut dirasa perlu karena menurut Jokowi, kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi segala perubahan.
Pertama, Pembangunan SDM bertujuan untuk membangun SDM yang dinamis, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah berencana melibatkan talenta global dan kalangan industri untuk bersinergi bersama pemerintah dalam membangun SDM Indonesia yang berdaya saing.
Titik mulainya program tersebut dimulai dari pembangunan SDM dengan memberikan Jaminan kesehatan kepada ibu hamil – sejak hami – kesehatan bayi, kesehatan balita dan kesehatan anak – anak sekolah.
Jokowi juga menginginkan agar Diaspora yang bertalenta tinggi harus diberikan dukungan agar mau berkontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia.
Dengan hal tersebut, para Diaspora yang ingin berkontribusi di negaranya sendiri tidak perlu merasa risau, karena pemerintah akan memberikan wadah bagi putra putri terbaik bangsa.
Kedua, Pembangunan infrastruktur juga masuk dalam daftar prioritas, meski pada periode sebelumnya sudah dilakukan. Pembangunan infrastruktur yang akan dibangun pemerintah kedepan adalah infrastruktur perhubungan, infrastruktur pariwisata dan infrastruktur yang meningkatkan lapangan pekerjaan.
Pembangunan Infrastruktur tersebut bertujuan agar kawawan produksi dengan kawasan distribusi memiliki akses yang mudah, sehingga dapat mempercepat akselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Hal tersebut menunjukkan sebuah harapan, dimana sektor infrastruktur diharapkan akan senantiasa mampu mengembangkan kawasan industri kecil, sehingga diharapkan keduanya dapat saling berkembang demi kemajuan Indonesia.
Tak lupa Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan bahwa salah satu yang menjadi perhatiannya adalah mengundang investasi yang seluas – luasnya sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Prioritas Ketiga adalah menghilangkan regulasi-regulasi yang bermasalah dan menyulitkan pembangunan. Jokowi berkomitmen untuk memangkas undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM.
Pernyataan tersebut menunjukkan ketegasan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi. Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak alergi terhadap investasi, karena dengan cara seperti itulah lapangan pekerjaan akan tersedia.
Atas landasan tersebut, ia turut mengancam kepada mereka yang menghambat investasi. Secara khusus dirinya juga mengancam proses birokrasi yang berbelit – belit.
Prioritas keempat yaitu, melaksanakan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Penyederhanaan birokrasi akan dilakukan demi menciptakan iklim investasi dan peningkatan jumlah lapangan kerja.
Eselonisasi juga akan disederhanakan. Jokowi akan menyederhanakan eselonisasi dari 4 menjadi 2 level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian yang menghargai kompetensi.
Mantan Walikota Surakarta tersebut juga menegaskan, bahwa pada periode keduanya ini, dirinya tidak akan segan-segan untuk mencopot menteri hingga pejabat terkait apabila kinerjanya kurang memuaskan.
Ancaman Presiden yang akan mencopot menteri yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kiranya bukan sekedar ungkapan saja. Melainkan untuk memberikan efek jera bagi yang tidak bekerja sesuai harapan memang perlu dilakukan sehingga sasaran setiap kementerian dapat mencapai target.
Prioritas kelima adalah, dengan melakukan transformasi pada sektor ekonomi. Mengubah pola ketergantungan terhadap sumber daya alam untuk menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah yang tinggi.
5 program prioritas tersebut, ternyata mendapatkan dukungan dari pemerintah Jepang. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pertemuan bilateral dengan Jokowi di sela-sela KTT ke-35 ASEAN yang dihelat di Impact Exhibithion and Convention Center Bangkok.
Ia menuturkan, Jepang ingin bekerjasama di bidang yang merupakan prioritas utama, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Dukungan dari masyarakat tentu dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dan bersinergi dengan banyak pihak demi Indonesia yang lebih maju dan Sejahtera.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
