Oleh : Alfred Jigibalom )*
Selama ini, sudah ada 2 provinsi di Papua, yakni Papua Barat dan Papua. Rencananya akan ditambah 5 provinsi. Pemekaran wilayah sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan dipermudah dalam urusan administrasi. Juga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di Bumi Cendrawasih ada 2 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh Dominggus Mandacan dan Lukas Enembe. Jika pada masa orde baru hanya ada 1 provinsi, maka adanya 2 provinsi mengntngkan masyarakat. Karena pembangunan makin fokus dan bisa mengentaskan kemiskinan di Papua.
Pada tahun 2021 akan ada implementasi otonomi khusus untuk memekarkan Papua. Penambahan provinsi terjadi lagi, dan rencananya akan ada provinsi baru. Yakni Provinsi papua bagian barat, provinsi teluk cendrawasih, provinsi bagian utara, pegunungan tengah, dan papua selatan.
Pemekaran wilayah Papua didukung oleh warga asli di Bumi Cendrawasih. Doren Wakerwa, SH, Pejabat Sekda Papua, mendukung penuh penambahan provinsi di Papua. Ia akan mengkuti sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dalam artian, OAP (orang asli Papua) juga menyetujui pemekaran wilayah, karena bertujuan baik untuk masyarakat.
Doren melanjutkan, pemekaran wilayah di Papua tentu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Juga akan dibahas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika ada pemekaran wilayah, maka harus ada persetujuan DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan Gubernur Papua. Jika semua sudah menyetujuinya, maka akan ada 5 provinsi baru di Bumi Cendrawasih.
Masyarakat Papua menyetujui pemekaran Papua, karena akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pertama, akan memudahkan untuk masalah administrasi. Karena di wilayah Papua amat luas, akan kesusahan jika provinsinya hanya ada dua. Ketika ada tujuh provinsi, maka masyarakat tidak usah jauh-jauh pergi ke Jayapura atau Manokwari, tetapi langsung ke ibukota provinsi masing-masing.
Selain itu, pemekaran wilayah juga akan memajukan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Karena ada gubernur baru yang mengerti kebutuhan rakyatnya, lalu membuat infrastruktur baru di wilayahnya. Di provinsi itu akan dibangun Rumah Sakit berstandar internasional, sekolah, jembatan, bahkan pelabuhan atau bandara. Sehingga akan memudahkan mobilitas, menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Dengan begitu, anak-anak di daerah akan bisa sekolah hingga tingkat SMA, karena di Provinsinya sudah ada sekolah yang bagus. Ia tak perlu ngekos dan merantau ke Jayapura, tetapi belajar di tempatnya sendiri. Anak-anak Papua akan makin cerdas dan tidak lagi identik dengan keterbelakangan.
Saleh Sangadji, salah satu warga asli Papua yang diundang dalam acara audensi dengan Presiden Jokowi, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua Selatan akan mendekatkan masyarakat di wilayah itu dengan birokrasi. Karena masyarakat asli Papua masih jarang berada di level pemerintahan. Terlebih, karakter warga di daerah utara beda jauh dengan di Papua selatan.
Dalam otonomi khusus memang disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubenur di Papua harus dijabat oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Jadi, ketika ada 7 provinsi di sana, akan ada 7 gubernur yang asli Papua. Sehingga akan memudahkan masyarakatnya. Mereka akan dipimpin oleh warga asli, yang mengerti cara membangun daeahnya sendiri.
Masyarakat akan merasa ayem karena pemimpinnya asli orang Papua. Ini bukan masalah SARA, tetapi seorang gubernur asli Papua akan lebih mudah mendekati rakyatnya dari segi sosiologi dan psikologi. Karena mereka 1 etnis dan punya latar belakang yang sama, sehingga modernisasi Papua akan behasil.
Pemekaran povinsi di Papua sangat didukung oleh masyarakat, karena mereka akan merasakan manfaatnya. Terutama dari segi birokrasi. Untuk mengurus surat-surat akan dipermudah karena jarak ke ibukota provinsi makin dekat. Selain itu, pembangunan akan lebih lancar karana masuk ke kas provinsi masing-masing dan lebih fokus.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang
