Oleh : Alfisyah Kumalasari )*
Rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu kota ke Kalimantan mendapat banyak respon positif masyarakat. Pasalnya, pemindahan Ibu kota tidak hanya mencakup aspek percepatan ekonomi, namun juga aspek ideologis guna meningkatkan pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Rencana perpindahan Ibukota Indonesia beberapa waktu lalu cukup membuat khalayak ramai gempar. Pasalnya, ibukota yang telah beratus-ratus tahun berada di kota Jakarta ini dinilai mustahil untuk dilakukan.
Namun Proses penetapan ibukota telah dilakukan sedemikian rupa oleh Pemerintah. Dengan berbagai proses perencanaan dan kajian yang panjang dan matang. Selain itu, pastinya benar-benar sudah merupakan kebutuhan urgensi dan mendesak untuk dilakukan, demi mewujudkan cita-cita serta kepentingan seluruh bangsa dan juga Negara.
Sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka, sebagai ibukota baru, Kaltim dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas saja. Sehingga, rancangan tersebut juga akan diusung dengan konsep yang modern, smart, and green city, yang menerapkan energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil yang keberadaannya kian langka dan punah.
Sebelumnya dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, Presiden RI Joko Widodo memohon izin pada rakyat Indonesia untuk menetapkan wilayah Kalimantan menjadi ibukota baru dan tepat hari ini senin per tanggal 26 Agustus 2019 nama Provinsi DKI Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai ibukota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terkait keputusan Jokowi atas pemindahan Ibukota yang sedari lama telah menjadi wacana, bahkan sejak Presiden Soekarno, merupakan langkah yang tepat. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan Indonesia jangka panjang.
Disisi lain, pemindahan ibukota baru ini akan memberi kesempatan pada Provinsi Jakarta yang melesat untuk lebih bisa memoles dan menata, serta mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kota Metropolitan tersebut. Disamping itu pertumbuhan beragam sektor di Jakarta dan Pulau Jawa masih memdominasi. Sehingga mengakibatkan wilayah lain dilanda kecemburuan.
Maka dari itu, pengembangan berbagai sektor seperti kawasan ekonomi di luar Jawa, akan mampu membuka keterbukaan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, serta dapat mengembangkan beberapa wilayah di luar Jawa lainnya, tentunya sebagai sumber ekonomi baru. Sehingga kepindahan ibukota ini diharapkan dapat memberikan pemerataan yang adil dan bijaksana.
Hal lain yang dirasa cukup penting ialah berkenaan dengan dukungan. Mengingat upaya pemindahan ibukota bukan hanya satu atau dua hari saja, namun akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang dengan proses yang melelahkan. Dalam hal ini, Masyarakat khususnya Provinsi DKI Kaltim harus Optimis dan yakin, bahwa dengan pemindahan ibukota ini akan membawa sejumlah keberkahan dan kemajuan yang berharga bagi wilayah Kaltim.
Karena kesempatan pemerataan Pembangunan, seperti di wilayah terdepan perbatasan, wilayah tertinggal, maupun wilayah terluar Kaltim akan semakin terbuka lebar, begitu juga dalam hal pembangunan SDM yang lebih unggul, Ekonomi, Investasi serta sejumlah sektor pemerataan lainnya yang perlu dikembangkan.
Berkaitan dengan ditetapkan Kaltim sebagai ibukota RI, Gubernur setempat Isran Noor menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas ini dan secepatnya akan melaksanakan berbagai hal terkait sarana maupun prasarana, baik infrastruktur dan berbagai fasilitas lain untuk mendukung berjalannya rencana tersebut.
Tak hanya wilayah Kaltim saja, seluruh rakyat dan wilayah Nusantara wajib mendukung upaya pembangunan Ibukota Baru ini. Beragam upaya pemerataan kesejahteraan juga turut dilakukan oleh pihak pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia mampu berjaya di negeri sendiri.
Meski pada awalnya pro kontra terkait wacana ini terjadi, namun jika dilihat dari segi kesiapan lahan yang luas, kemajuan yang akan didapatkan serta membebaskan Jakarta dari tagline kota yang padat merayap, hal ini dirasa cukup melegakan. Segala aktivitas perekonomian baru akan mudah diciptakan dan mendatangkan keuntungan bagi warganya.
Bukan tak mungkin pembangunan ibukota baru ini akan semakin membuka peluang bagi Indonesia lebih berkembang dan maju lagi. Arus urbanisasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Serta memotong benang kusut berbagai ketimpangan di ibukota sebelumnya. Dan Jakarta akan bisa berbenah menjadi wilayah dengan kecanggihan dan modernitas yang ideal dengan jumlah penduduk dan sistem perekonomian yang berimbang, demikian pula dengan wilayah Pulau Jawa.
Oleh karena itu mari yakinkan diri akan upaya pembenahan perekonomian melalui pemindahan ibukota baru yang dinamis, terstruktur dan terencana rapi akan segera dapat direalisasikan. Sehingga tujuan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur dapat diraih dengan secepatnya.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
