KMAN VI di Papua Jadi Momentum Pertemuan Seluruh Komunitas Masyarakat Adat Indonesia

Deputi Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Bidang Sosial Budaya, Mina Setra, mengatakan setiap lima tahun sekali Masyarakat Adat akan dipertemukan kembali di Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Ada 2.449 komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengalami berbagai persoalan. Nantinya ribuan komunitas ini akan dikonsolidasikan pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kabupaten Jayapura, Papua.

Sebelumnya Kongres Masyarakat Adat pada Maret 1999 sepakat membentuk wadah perjuangan bersama. Wadah itu sebagai media konsolidasi persoalan yang dihadapi dan mengahasilkan solusi.

Juga inisiatif memperkaya Indonesia melalui kebergaman budaya dan ekonomi. Pada KMAN VI yang akan berlangsung pada 24-30 Oktober 2022, temanya yaitu masyarakat adat merepresentasikan ketangguhan menghadapi resiliensi, tangguh hadapi berbagai krisis.

Menurutnya pada kesempatan itu Masyarakat Adat juga menunjukkan kebergaman budaya melalui Bhineka Tunggal Ika. “Akan hadir juga masyarakat adat dari liar negeri seperti Amerika dan Afrika, kami berharap mereka bisa mendapatkan izin masuk, karena mendengar tentang Papua mereka ingin datang,” ujarnya dalam dialog dengan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Papua menjadi tuan rumah berdasarkan hasil kongres sebelumnya di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatra Utara pada 15-19 Maret 2017.
Adapun agenda besar yaitu pemilihan pengurus baru, program kerja AMAN ke depan. Kemudian, masyarakat adat bertemu dan berkumpul untuk konsolidasi energi dan kekayaan di mana akan menjadi kekuatan besar sebagai pondasi negara.

Menurutnya, masyarakat adat di Indonesia merupakan terbanyak di dunia. Ada 24 agenda sarasehan yang akan dibahas melalui KMAN VI di Papua, yakni perkembangan desa dan kampung adat, dan kedaulatan pangan. “Satu sarasehan ada 300 orang nanti menggodok isunya, setiap sarasehan akan mendapat rekomendasi untuk diusulkan ke kongres menjadi keputusan kongres,” ujarnya. Mina berharap, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Masyarakat Adat, menghentikan kekerasan dalam konflik agraria, dan mengutamakan dialog. “Saat ini banyak terjadi kekerasan, untuk itu baik pemerintah TNI-Polri jika ada wilayah Masyarakat Adat menjadi areal perusahaan, utamakan dialog dengan komunitas,” tutupnya. (*)