Oleh : Saby Kossay )*
Masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah isapan jempol belaka, progress yang nyata menjadikan Papua semakin maju dan berkembang, hal tersebut tentu saja mendapatkan dukungan dari masyarakat yang merasa bahwa percepatan pembangunan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Banyaknya Infrastruktur yang terbangun di Papua menjadi bukti bahwa Papua menunjukkan progres kemajuan. Pembangunan secara masif tersebut digalakkan demi kesejahteraan rakyat. Tidak lain tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Papua. Dukungan ini muncul karena pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari rancangan berbagai regulasi, seperti peraturan Presiden tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua (RIPPP).
Demi menyukseskan program percepatan, selain regulasi juga diperlukan kerjasama dari banyak pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.
Tokoh Veteran Jayawijaya Alex Doga menyatakan dukunganya terhadap percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Alex mewakili segenap rakyat di Bumi Cenderawasih, mulai dari pemuda, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat dan kaum perempuan terus menyatakan kesetujuannya terhadap berbagai program pemerintah termasuk pembangunan di Papua.
Persetujuan ini tentu saja bukan tanpa alasan, hal tersebut dikarenakan percepatan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah telah menjadi kenyataan. Mulai dari pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan masih banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan Papua.
Pengamat Kebijakan Publik, Imron Cotan melihat ada sesuatu yang luar biasa dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut membuat rantai distribusi dan pemasaran barang serta hasil bumi bisa lebih cepat.
Imron juga menuturkan kondisi Papua di beberapa dekade lalu. Di mana saat itu harga BBM mahal, tapi kini harga BBM di Papua sudah satu harga dengan BBM yang ada di Pulau Jawa. Medan yang awalnya hanya bisa diakses dengan jalur transportasi udara, kini bisa diakses dengan jalan darat karena panjangnya jalan yang dibangun oleh pemerintah. Seperti Jalan trans-Papua Barat misalnya, sejak dibangun dari tahun 2018, kini panjangnya sudah mencapai 1.071 km. Semua itu telah tersambung.
Jalan trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen, yaitu, segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam. Percepatan waktu tempuh ini tentu saja turut berperan dalam percepatan transportasi barang maupun transportasi masyarakat melalui jalan darat.
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pendekatan tata kelola pemerintahan didukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE) dan kebijakan berbasis data dan informasi. Pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat dan zona ekologis.
Inpres tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan dibebankan kepada APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Sementara itu Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 diketahui mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papuas hingga Rp. 6,12 triliun. Anggaran tersebut dikucurkan untuk bidang sumber daya alam sebesar Rp. 670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp 4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp 650 miliar dan perumahan sebesar Rp 330.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 3,67 triliun. Untuk bidang SDA sebesar Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Kementerian PUPR juga memiliki empat program infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, yakni pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
Pemerintah juga memoles dua pos perbatasan di Skouw (Utara) dan di Sota (Selatan), membangun jembatan panjang di Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan wilayah Holtekamp dan menuju PLBN Skouw. Di bidang telekomunikasi, Pemerintah juga membangun jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur.
Dengan adanya jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur tersebut, masyarakat di Papua tentu akan dengan mudah mengakses internet. Jaringan internet tersebut diharapkan akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.
Percepatan pembangunan di Papua merupakan wujud nyata pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Masyarakat-pun mendukung upaya tersebut karena pembangunan yang digalakkan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
