Masyarakat Mengapresiasi Program Pembangunan di Papua dan Papua Barat
Oleh : Sabby Kosay )*
Pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, bahkan sejak periode pertamanya. Masyarakat pun mengapresiasi berbagai program pembangunan tersebut yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.
Presiden RI Joko Widodo telah merilis instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dan Papua. Aturan ini didasarkan pada tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Instruksi ini ditujukan kepada semua Menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam Inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sejahtera, maju, bermartabat dan damai.
Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun ke depan.
Selanjutnya, mendorong dua kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan ada beberapa dukungan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya itu semua akan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.
Direktur Utama Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura Izak R Hiyokabi mengharapkan, infrastruktur yang sedang dikembangkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan di Papua. Dengan prediksi populasi penduduk yang akan meningkat, infrastruktur ini diyakini akan menjawab tantangan yang akan datang di masa depan.
Pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan perekonomian di Papua.
Itulah sebabnya dia mengaku optisim pembangunan di Papua akan berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi terdapat 27 kementerian yang mendapat tugas besar dalam implementasi Inpres No. 9 Tahun 2020. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 Kabupaten), wilayah adat Domberay (11 kabupaten), major project pusat kawasan strategis nasional (PKSN) Jayapura dan major project PKSN Merauke pada RPJMN 2020-2024.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.
Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua juga mengalami penurunan dari 30,05 persen pada 2014 menjadi 27,43 persen pada tahun 2018.
Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua.
Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya.
Perlu diketahui pula, bahwa sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.
Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.
Jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter ini, merupakan jembatan tipe pelengkung baja yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia – Papua Nugini.
Pembangunan ini tentu patut diapresiasi, karena terbukti dengan pembangunan papua yang terus diupayakan oleh pemerintah. Masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat turur serta merasakan manfaatnya.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta