Oleh : Abner Wanggai )*
Penegakan hukum di Papua berusaha dilakukan oleh aparat dengan seadil-adilnya. Hal ini dimaksudkan untuk keselamatan rakyat Papua. Ketika ada kelompok separatis, maka akan dituntaskan pencariannya. Tujuannya agar tercipta perdamaian di Bumi Cendrawasih.
Indonesia adalah negara hukum, dan penegakannya berlaku di seluruh wilayah. Dalam artian, penegakan hukum dan peraturan yang adil tak hanya dilakukan di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Namun juga dilakukan di Papua. Karena di seluruh provinsi di Indonesia, harus ada penegakan hukum, agar tercipta rasa aman dan juga keadilan bagi seluruh rakyat di sana.
Setelah dinyatakan sebagai kelompok teroris, maka KKB diburu terus oleh Satgas Nemangkawi. Mengapa KKB? Karena kelompok bersenjata ini sudah mencederai rakyat Papua, baik secara fisik maupun mental. Sehingga warga sipil hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena mereka diancam terus oleh KKB.
Satgas Nemangkawi yang terdiri dari pasukan gabungan TNI dan Polri, terus merangsek ke daerah Ilaga, Puncak, karena di daerah itu memang rawan konflik dan dikabarkan banyak anggota KKB yang bersembunyi di sana. Penyerbuan sudah beberapa kali dilakukan dan membuahkan hasil yang positif.
Tanggal 21 mei 2021 terjadi lagi baku tembak antara Satgas Nemangkawi dan mengakibatkan 1 anggota KKB kena muntahan pelor dan kehilangan nyawa. Ia diketahui sebagai anggota dari kelompok Lekagak Telenggen. Kelompok ini juga berbahaya, selain Sabius Walker cs, karena tak jarang menembak warga sipil terlebih dahulu.
Dalam peristiwa tersebut, memang tak banyak anggota KKB yang tertangkap. Namun ini sudah merupakan sebuah prestasi. Penyebabnya karena posisi KKB makin terjebak, setelah salah satu markasnya diketahui oleh Satgas Nemangkawi. Jika anggota Satgas makin ditambah, maka bisa-bisa seluruh anggota KKB pimpinan Lekagak akan cepat tertangkap.
KKB memang memiliki beberapa markas untuk bersembunyi dari kejaran petugas. Mereka sengaja bersembunyi di hutan belantara atau perbukitan, agar bebas dari penangkapan. Namun mereka tak bisa tenang karena Satgas Nemangkawi sedang on fire dalam memberantas KKB.
Saat ada pemberantasan KKB maka masyarakat sangat mengapresiasi, karena mereka tak mau lagi hidup di bawah ancaman kelompok separatis tersebut. Warga sipil sudah lelah karena terus disuruh untuk ikut Papua merdeka dan membangun Republik Federal Papua Barat. Mereka juga tak mau mengibarkan bendera bintang kejora karena cinta NKRI.
Masyarakat juga mendukung penuh penegakan hukum terhadap anggota KKB, karena itu sudah masuk ranah tindakan kriminal. KKB sudah bertindak di luar batas dengan membakar gedung sekolah dan membunuh 2 orang guru. Sehingga melakukan pembunuhan berencana dan perusakan fasilitas umum. Jika tertangkap, maka mereka bisa mendapat hukuman maksimal seumur hidup.
Penegakan hukum terhadap KKB memang harus dilakukan sebagai efek jera, agar anggota mereka yang belum tertangkap akan pikir-pikir ketika akan menyerang aparat atau menakut-nakuti penduduk lagi. Karena saat ini aparat sudah sangat saklek dan melakukan tindakan tegas terukur pada anggota KKB, agar tak lagi membuat onar di Bumi Cendrawasih.
Masyarakat mendukung penuh aparat yang melakukan tindakan tegas terukur, karena ini bukanlah pelanggaran hak asasi. Melainkan cara yang paling efektif agar mereka tak berani lagi mengganggu perdamaian di Papua. Ini adalah cara terakhir, karena mereka tak bisa diajak diskusi secara baik-bak.
Penegakan hukum di Papua harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Tujuannya agar tak ada lagi pihak yang mengacaukan harmoni di Bumi Cendrawasih, termasuk kelompok separatis. KKB harus diberantas sampai tuntas dan markas-markasnya selalu diserbu oleh Satgas Nemangkawi, agar mereka tak lagi membuat kekacauan di Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
