Oleh : Adam Wicaksono )*
Rempang, sebuah pulau yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Pemerintah telah meluncurkan berbagai proyek strategis nasional di Rempang. Dalam artikel ini, akan mengupas upaya Pemerintah dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut dan dampaknya terhadap pembangunan pulau Rempang.
Salah satu proyek strategis nasional yang sedang dilaksanakan di Rempang adalah pembangunan Bandar Udara Internasional Rempang. Bandar udara ini diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata dan perdagangan di pulau tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur yang memadai untuk bandar udara ini, seperti landasan pacu yang lebih panjang, terminal modern, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pihak swasta untuk memastikan kelancaran proyek ini, termasuk dalam hal perizinan dan pembebasan lahan.
Selain pembangunan bandar udara, Pemerintah juga telah meluncurkan proyek pengembangan pelabuhan di Rempang. Pelabuhan ini akan menjadi gerbang utama untuk menghubungkan Rempang dengan wilayah lain di Indonesia dan negara-negara tetangga. Dalam upaya ini, Pemerintah telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan, seperti dermaga yang lebih luas dan peralatan bongkar muat yang modern. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelabuhan, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan di Rempang.
Selain pembangunan bandar udara dan pelabuhan, Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pulau Rempang melalui pembangunan jalan tol dan jembatan. Jalan tol yang menghubungkan Rempang dengan wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau akan mempercepat pergerakan barang dan orang, serta mempermudah akses ke pusat-pusat ekonomi dan pariwisata di pulau tersebut. Sementara itu, pembangunan jembatan akan menghubungkan Rempang dengan pulau-pulau tetangga, sehingga memudahkan mobilitas penduduk dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Selain infrastruktur fisik, Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Rempang. Program pelatihan dan pendidikan telah diluncurkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di pulau tersebut. Pemerintah juga berupaya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan penduduk Rempang dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Dampak dari upaya Pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Rempang sangat signifikan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan di pulau tersebut. Kunjungan wisatawan ke Rempang meningkat secara signifikan setelah adanya bandar udara internasional, pelabuhan yang modern, serta aksesibilitas yang lebih baik. Selain itu, proyek-proyek ini juga telah menciptakan lapangan kerja baru dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat Rempang.
Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di Rempang. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pembebasan lahan yang masih menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, koordinasi antara pihak pemerintah dan swasta juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kelancaran proyek-proyek tersebut.
Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengungkapkan perkembangan konflik tanah di Pulau Rempang, bahwa terdapat 300 kepala keluarga menyatakan bersedia untuk direlokasi. Bahlil juga menegaskan, warga tak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan digeser ke lokasi kampung lain yang masih di Kawasan Pulau Rempang. Hal itu ditetapkan setelah kunjungan yang dilakukan ke pulau tersebut dan dilakukan komunikasi bersama sejumlah lapisan masyarakat setempat.
Bahlil merincikan, total ada lima kampung terdampak proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City, yakni Blongkek, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Simpulan Hulu, dan Pasir Merah. Masyarakat akan dipindahkan ke Tanjung Banun yang jaraknya tak lebih dari 3 kilometer dari lokasi kampung lamanya. Nantinya kampung tempat warga direlokasi akan menjadi kampung percontohan yang lebih tertata, baik dari segi infrastruktur jalan, puskesmas, air bersih, hingga sekolah, termasuk pelabuhan untuk perikanan. Masyarakat juga dijanjikan akan mendapat sertifikat hak milik (SHM) tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp. 120 juta.
Menteri Bahlil menyebut pemukiman yang dijanjikan belum bias disiapkan, hal ini dikarenakan sekitar 7-8 ribu hectare dari total keseluruhan luas Pulau Rempang 17 ribu hektare, yang bias dikelola, sementara sisanya hutan lindung. Pemerintah memprioritaskan pembangunan Kawasan industri untuk mempermudah akses pembangunan.
Secara keseluruhan, upaya Pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di Rempang telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan pulau ini. Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan sumber daya manusia, Rempang semakin siap untuk menjadi pusat ekonomi dan pariwisata yang berkembang. Dengan terus melanjutkan upaya ini, diharapkan Rempang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
)* Penulis adalah Pengamat Politik, mantan jurnalis media lokal di Jakarta
