Oleh : Edward Krey )
Segala gerak gerik perlawanan dari kelompok separatis semakin menghambat pembangunan di Papua. Namun Sebagian Besar masyarakat Papua secara sadar mengatakan bahwa dirinya adalah bagianyang tak terpisahkan dari nusantara, dan tidak ingin berpisah dari pangkuan NKRI.Sebab, kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke telah dan masih diakui oleh seluruh negara di dunia dan telah disahkan oleh lembaga dunia tertinggi yaitu PBB.
Papua sebagai salah satu bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah melalui proses referendum yang dikenal dengan PEPERA dan hasilnya telah disahkan melalui resolusi PBB No 2504 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 November 1969.
Resolusi tersebut diusulkan oleh 6 negara dan diterima oleh Majelis umum PBB dengan timbangan suara 84 setuju, 0 yang menentang dan 30 abstain. Dengan tidak dipermasalahkan PEPERA oleh Negara manapun menunjukkan bahwa, PEPERA diterima oleh masyarakat internasional. Artinya, Papua sebagai bagian dari NKRI telah diakui oleh masyarakat internasional dan disahkan oleh lembaga internasional tertinggi yaitu PBB.
Meskipun Benny Wenda melalui ULMWP dan pihak – pihak nya yang tidak mau mengakui hasil PEPERA dan menyatakan Pepera cacat secara hukum, namun pada kenyataannya hingga saat ini Resolusi PBB No. 2504 belum pernah terkoreksi apalagi dicabut. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwa Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI yang tidak terbantahkan lagi.
Sehingga jika ingin benar – benar memerdekakan Papua, seharusnya merdekakanlah Papua “secara makna” dari kata merdeka tersebut, kemerdekaan Papua tidaklah harus melulu bermakna berdaulat lantas menjadi sebuah negara secara mandiri, namun kemerdekaan Papua juga bisa dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera.
Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang bebas dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang merdeka dan bebas dari segala permasalahan.
Jika sosok Benny Wenda berkata, Papua kini hidup dalam kesengsaraan dibawah pemerintah Indonesia, tentu akan muncul pertanyaan besar juga, apakah jika Papua terpisah dari NKRI, apakah Papua akan lebih sejahtera? Lupakah Ia terhadap kebijakan pemerintah yang bisa menyeragamkan harga bahan bakar minyak dari sabang sampai merauke.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), H Isran Noor, menyatakan keyakinannya terhadap rakyat Papua 99,9 persen masih mencintai Indonesia dan tetap mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya hanya 0.1 persen saja yang masih mejadi anggota OPM.
Terlebih lagi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, bahkan menurut survey kepuasan warga Papua mencapai 90 persen. Artinya Warga Papua sendiri mengaku puas dengan program – program yang dijalankan pemerintahan Jokowi di Tanah Papua, sehingga tidak ada alasan bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.
Pada kesempatan berbeda, sejumlah warga kota madiun dan Papua menggelar deklarasi di hadapan walikota dan Formkompimda Kta Madiun.
Perwakilan warga Sorong, Papua Barat yang juga prajurit Batalyon Yonif para Raider 501 Bajrayudha Madiun, Agus Fattari mengatakan, deklarasi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa kebanggaannya atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia.
Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan positif yang dilakukan Pemkot Madiun dalam mengisi momen hari kemerdekaan. Agus bersama dengan warga Papua di Kota Madiun pun juga mengaku merasa nyaman dan aman selama berada di Madiun.
Dijelaskan bahwa deklarasi tersebut dilakukan karena seluruh rakyat Indonesia adalah sama, bersatunya, seluruhnya memimiliki hak yang sama terhadap kemerdekaan dan tidak ada satupun yang berhak untuk mendiskriminasi satu sama lain.
Dalam deklarasi itu pula, warga Kota Madiun dan Papua menyatakan diri bersaudara dan tetap membela dan mempertahankan keutuhan NKRI.
Selain di Jawa Timur, di Papua juga terdapat pernyataan sikap dari forum komunikasi umat beragama kota Sorong, dimana tokoh lintas agama se-Kota Sorong tersebut telah secara tegas untuk menolak segala bentuk perpecahan yang mengatasnamakan SARA.
Lambert juga mengatakan, Pemerintah Daerah TNI – Polri serta tokoh agama se-Kota Sorong telah mendeklarasikan cinta damai sebagai tanda bahwa situasi Kota Sorong hingga saat ini aman dan kondusif.
Dengan adanga deklarasi tersebut, artinya tokoh masyarakat di Papua sepakat dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dimana semboyan tersebut merupakan semangat persatuan Indonesia dari beragam budaya, suku, agama maupun warna kulit.
)* Penulis adalah mahasiswwa Papua tinggal di Jakarta
