Masyarakat Papua Mendukung Keberlanjutan Otsus

Oleh : Abner Wanggai )

Pemerintah memberikan sinyalemen untuk melanjutkan Otsus Papua. Otsus tersebut dianggap membawa banyak manfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat Papua mendukung penuh keberlanjutan Otsus tersebut.

Pemerintah telah menganggarkan dana Otonomi khusus atau Otsus untuk wilayah Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 menjadi Rp. 7,8 triliun lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar Rp 7,6 triliun.

Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Otsus nomor 21 tahun 2001 bahwa dana Otsus setara 2% dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun. Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan dan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Begitupun untuk menopang pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.

            Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,3 triliun dalam RAPBN 2021. Penentuan besaran anggaran ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR serta mempertimbangkan usulan Pemda Papua dan Papua Barat.

            Telah tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, DTI diharapkan dapat menghubungkan transportasi darat, laut dan/udara yang berkualitas di seluruh distrik di provinsi penerimanya sekurang-kurangnya dalam 25 tahun sejak 2008 lalu.

            Menurut data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan DTI terus meningkat setidaknya selama lima tahun ke belakang.

            Salah satu tokoh adat atau ondoafi kampung Yoka, Kota Jayapura Titus Mebri mengklaim bahwa implementasi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua tidak sepenuhnya gagal sebagaimana yang digaungkan oleh segelintir orang.

            Meski ada sebagian pihak yang menilai bahwa selama ini otsus gagal, namun banyak bukti bahwa otsus berhasil merubah kesejahteraan masyarakat secara perlahan.

            Menurutnya, melalui Otsus pembangunan di tanah Papua menjadi sangatlah pesat, adanya pemekaran daerah hingga memperpendek rentang kendali pemerintahan dan membuat orang-orang Papua yang ada di kampung-kampoung bisa mengenyam pendidikan baik bagi pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.

            Termasuk pelayanan kesehatan, dengan hadirnya sejumlah petugas kesehatan di kampung-kampung dan banyak anak-anak Papua yang kini menjadi tenaga medis, perawat hingga dokter.

            Untuk itu, Titus meminta agar semua pihak saling bergandengan tangan guna mendukung keberlanjutan Otsus yang belakangan disebut otsus jilid II di Papua.

            Titus mengatakan, jika tidak ada Otsus dan hanya berharap pada APBD serta APBN, Papua ini akan banyak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Hal tersebut dinilai dari segi dana, sementara dari segi keberpihakan pun akan tertinggal.   

            Mengenai Otsus yang sedang berlaku, Titus menyarankan untuk dilakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya keberlanjutan Otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.

            Titus mengklaim 12 kampung yang ada di Kota Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua secara aklamasi telah mendukung agar Otsus Papua Jilid II harus diperpanjang.

            Pada kesempatan berbeda Yanto Eluay selaku tokoh adat Tabi di Jayapura mengakui, warga di wilayah adat Tabi dan Saireri sedang melaksanakan konsolidasi untuk membahas masalah dukungan terhadap evaluasi dan kelanjutan otonomi khusus Papua jilid II.

            Menurutnya, warga adat Tabi dan Saireri berencana menggelar pertemuan akbar untuk membahas hal itu, dengan harapan bisa mendapatkan saran dan masukan untuk bagaimana otsus dapat berjalan lebih maksimal.

              Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat  bersama Pemprov Papua Barat dan Papu.

              Gubernur juga menegaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

              Menanggapi adanya suara yang mengatakan bahwa otsus Papua gagal, Dominggus mengatakan bahwa sebagai pelaku di kalangan birokrasi pemerintahan, dirinya mengatakan bahwa selama ini otsus di Papua berhasil.

            Otsus Papua jilid II tentu dapat menjadi stimulus bagi Papua untuk tetap bangkit di berbagai sektor, baik infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, sehingga penting kiranya regulasi ini agar tetap berlanjut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta