Oleh : Jensen Warobay )*
Masyarakat Papua Selatan Mengapresiasi dan mendukung Pemekaran wilayah Papua. Upaya pemekaran wilayah tersebut diharapkan mampu memangkas rentang birokrasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) mendapat sambutan baik dari masyarakat di Asmat. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Ari Ruhyanto.
Dirinya mengungkapkan sempat melakukan dialog penyusunan naskah akademis pembentukan calon provinsi Papua Selatan dengan masyarakat Asmat selama dua hari.
Dukungan pemekaran wilayah tersebut disampaikan oleh para tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah setempat yang bermukim di Asmat. Data tersebut merupakan data yang akan dikonsolidasikan bersama tim kajian UGM dari Kabupaten Merauke.
Setelah dikonsolidasikan, materi akan dibahas bersama dengan Tim Badan Keahlian DPR RI di akhir 2021. Harapannya tahun depan sudah bisa dijadikan naskah akademis oleh DPR RI dalam perancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Perlu kita tahu bahwa pemekaran wilayah Papua juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan serta membatasi ruang gerak dari Kelompok Separatis Teroris (KST). Kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Apalagi di wilayah paling timur Indonesia tersebut masih banyak wilayah yang tergolong ke dalam daerah-daerah tertinggal.
Dalam rencana pemekaran di Papua, Pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua, pemerintah juga telah melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.
Pemekaran wilayah Papua tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat Papua dan tidak serta merta menimbulkan wacana disitegrasi. Namun pemekaran Papua juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat agar mereka bisa merasakan kesejahteraan pasca pemekaran Papua dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma saat berbicara dalam webinar series pusat studi kemanusiaan dan pembangunan (PSKP) bertema “potensi positif pemekaran bagi Papua”. Filep Berujar, jangan pernah takut akan isu pemekaran. Keliru jika menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi. Papua itu sudah final NKRI. Apabila roh utama dari Otonomi Khusus (otsus) yang ada di Papua ini sudah ada ketakutan dan mengandung upaya mencegah disintegrasi maka itu harusnya dipahami oleh pemerintah.
Pemekaran di wilayah Papua telah mendapatkan dukungan dari masyarakat asli Papua dan juga kepala suku yang ada di Papua, tentu saja pemekaran ini patut diperjuangkan dan tidak sekadar wacana agar pembangunan di Indonesia menjadi semakin merata.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Provinsi Papua bakal menjadi enam provinsi yakni, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan dan Papua Tabi Saireri. Ia menyatakan pemekaran wilayah di Papua penting mengingat kondisi geografisnya yang sangat luas telah berdampak pada percepatan pembangunan yang berbiaya mahal, akses yang sulit, serta birokrasi yang sangat panjang.
Tito pun mencontohkan dengan hasil positif dari pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Barat meski awalnya menimbulkan pro dan kontra. Berdasarkan paparan Tito, seluruh kabupaten atau kota di Papua pun sudah dibagi menjadi bagian dari enam provinsi tersebut.
Kepala Suku MeePago Hans Mote menyatakan bahwa dirinya sangat setuju dan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tanah Papua. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru ini diharapkan Papua menjadi semakin maju dan perkembangannya merata di setiap lini sehingga masyarakatnya dapat ikut maju.
Senada dengan Hans Mote, Ondofolo Yanto Eluay yang merupakan tokoh Adat Tabi juga turut mendukung rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di tanah Papua. Yanto berpendapat, tujuan daripada pemekaran adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua juga untuk pendidikan dan kemajuan di segala aspek dan itulah yang menjadi dasar bagi dirinya untuk memberikan dukungan.
Dirinya selaku tokoh adat juga terus mendorong dan mendukugn realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran wilayah otonomi baru di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dirinya mengajak kepada masyarakat Papua untuk mendukung kebijakan pemekaran di Papua, Karena pemekaran ini bertujuan sangat baik.
Pemekaran wilayah otonomi baru yang dilakukan pemerintah pusat, akan berorientasi tentang wilayah adat dan ini tentu sangat positif bagi kemajuan masyarakat yang ada di tanah Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Medan
